Kaltengtoday.com, Sampit — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah, menyoroti ketimpangan distribusi guru di wilayah pedalaman seperti Tualan Hulu dan Antang Kalang. Dalam laporan hasil reses, ia menemukan bahwa sejumlah sekolah dasar hanya memiliki satu guru untuk seluruh mata pelajaran.
“Ini bukan sekadar kekurangan tenaga pendidik, tapi bentuk ketidakadilan layanan publik. Anak-anak di desa berhak mendapat pendidikan yang setara,” tegas Riskon, (2/11/2025).
DPRD meminta Dinas Pendidikan Kotim melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru berdasarkan rasio murid dan kondisi geografis. Riskon juga mendorong agar formasi CPNS tahun depan mengakomodasi penempatan guru di daerah terpencil.
Baca Juga : Musda V MUI Bartim 2015 Hasilkan Pengurus Baru Masa Bakti 2025-2030
Selain itu, Komisi III mengusulkan pemberian insentif khusus bagi guru yang bersedia mengabdi di wilayah sulit akses. Menurut Riskon, kebijakan ini akan mendorong pemerataan dan meningkatkan motivasi tenaga pendidik.
Langkah ini diharapkan memperkuat fondasi pendidikan dasar di Kotim dan mendorong pemerataan layanan publik di seluruh kecamatan. DPRD menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh lokasi geografis. [Red]
Discussion about this post