Kalteng Today – Palangka Raya, – Adanya Pro kontra yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di lingkup sekolah atau satuan pendidikan di masa pandemi Covid-19, juga menjadi perhatian kalangan wakil rakyat di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Hj Siti Nafsiah, yang membidangi masalah pendidikan, memberikan perhatian serius terhadap adanya usulan belajar tatap muka dari sejumlah pihak di masa pandemi Covid-19.
“Sebetulnya ini bukan masalah siap atau tidak siap, tapi karena memang situasi dan kondisinya yang tidak menentu. Kita harus selalu dan tetap waspada di segala situasi, apalagi tempat tersebut faktanya adalah tempat berkumpulnya satuan pendidikan. Sebelum pandemi ini reda mestinya kita bersabar dulu untuk menunda PTM dan memaksimalkan belajar daring dengan optimalisasi fasilitas penunjangnya dulu,” katanya, Selasa (05/01).
Dirinya menjelaskan, dalam butir IV tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 Provinsi Kalteng, ada menyebutkan satuan pendidikan yang siap melaksanakan PTM, pelaksanaannya harus dengan persetujuan orang tua siswa.
Persetujuan orang tua siswa dapat direpresentasikan melalui keputusan komite sekolah, yang dibuktikan dengan berita acara dan notulen hasil rapat dan dalam butir IV ini juga perlu dicermati dan dikoreksi dengan seksama, ujarnya.
“Menurut saya tidak benar bila keputusan persetujuan orang tua/wali untuk pembelajaran tatap muka bisa direpresentasikan lewat komite sekolah. Kalau sampai ada apa-apa, dan ada siswa yang terpapar Covid-19, apakah komite sekolah berani mempertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Kemudian, dirinya juga menambahkan dalam panduan tersebut juga disampaikan, pihak pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek kesiapan sekolah melaksanakan PTM untuk memastikan sudah sesuai dengan arahan Pemprov.
“Kita berharap pemda turun langsung mengecek kesiapan sekolah tersebut, dan hanya berdasarkan laporan dari sekolah saja. Saya khawatir pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut tidak dipantau dan diawasi secara seksama oleh yang berwenang. ” tuturnya.
Salah satunya karena alasan klasik, keterbatasan dana. Siapa yang mampu konsisten mengawasi bila para siswa berkerumun, sesuai dengan naluri anak-anak, tukasnya. [Red]
Discussion about this post