Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Brian Iskandar, mengingatkan Pemerintah Provinsi agar menyusun program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sesuai dengan kapasitas anggaran dan daya dukung infrastruktur.
Hal itu disampaikannya dalam rapat lanjutan Pansus DPRD Kalteng bersama Tim Eksekutif di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Rabu (16/7/2025).
“Program prioritas yang dirancang harus selaras dengan kemampuan fiskal daerah dan kesiapan infrastruktur. Jangan sampai ambisi besar terhambat di lapangan karena tidak realistis,” tegas Brian.
Baca Juga : Ketua Pansus DPRD Kalteng: RPJMD Harus Cerminkan Kebutuhan Nyata Masyarakat
Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan guna menunjang kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Selain itu, Brian mempertanyakan kejelasan skema insentif bagi kepala desa, perangkat desa, dan tokoh adat, termasuk mekanisme program yang selama ini dianggap sebagai bantuan langsung tunai.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data sosial dalam pelaksanaan program Kartu Rumah Betang, agar masyarakat penerima bantuan tetap mendapat akses menyeluruh terhadap layanan publik lainnya.
“Diperlukan sistem terpadu berbasis data untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas program sosial,” tambahnya.
Senada, anggota Pansus lainnya, **Ampera A.Y. Mebas**, menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan investor. Masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, harus menjadi bagian dari program secara langsung dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Tim Eksekutif, Yuas Elko, menegaskan komitmen Pemprov untuk memprioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal dalam seluruh program pembangunan.
“Masyarakat lokal, seperti petani dan pekebun, harus menjadi fokus utama dalam intervensi program. Ini adalah fondasi pembangunan kita,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Kalteng Dorong RPJMD Berpihak pada Rakyat, Bukan Hanya Investor
Ia menambahkan bahwa zonasi pembangunan di wilayah timur yang diarahkan sebagai kawasan energi terbarukan dan pangan perlu dimaksimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan warga.
Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat untuk menyampaikan masukan secara tertulis guna mempercepat finalisasi dokumen RPJMD sebelum agenda kunjungan kerja Pansus berikutnya. [Red]
Discussion about this post