Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong menegaskan pihaknya terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di berbagai daerah selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten dan kota sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
Baca Juga : Gubernur Kalteng Terima Aspirasi Buruh, Ajak Dialog Tanpa Aksi Jalanan
Arton menjelaskan, pengawasan dilakukan pada berbagai sektor strategis, mulai dari optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan hingga pelayanan kesehatan dan penanganan stunting di Kabupaten Kapuas.
Selain itu, DPRD Kalteng juga melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga, dan distribusi kebutuhan pokok di Kabupaten Gunung Mas dan Barito Selatan.
“Termasuk monitoring implementasi kebijakan fasilitasi kemitraan perkebunan di Kabupaten Kapuas,” katanya, Rabu (13/5/2026).
Di bidang infrastruktur, pengawasan dilakukan terhadap peningkatan dan pengembangan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat serta pengembangan infrastruktur pendukung program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau.
Tak hanya itu, DPRD Kalteng juga melaksanakan reses pimpinan dan anggota dewan pada 5 hingga 12 April 2026 guna menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Arton, reses menjadi jembatan komunikasi dua arah agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Baca Juga : Fraksi PDI Perjuangan Ingatkan RPJMD Barito Utara 2025–2029 Harus Akomodir Aspirasi Masyarakat
Selama Masa Persidangan II, DPRD Kalteng juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari aksi damai Masyarakat Peduli MBG, aksi unjuk rasa reformasi militer dari Aliansi Reformasi Militer Indonesia, hingga dengar pendapat terkait pertambangan rakyat bersama kelompok penambang.
“Aspirasi masyarakat menjadi perhatian DPRD dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada, termasuk rapat dengar pendapat,” tutupnya.[Red]
Discussion about this post