kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, agar menindak tegas terhadap truk angkutan dari PBS bergerak di kehutanan, perkebunan dan tambang yang melintas jalan umum yakni ruas Kurun-Palangka Raya, dan itu tidak sesuai analisis dampak lingkungan atau AMDAL.
Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Gumas Evandi Juang mengatakan, terkait angkutan yang dilakukan truk dari para PBS tersebut, dilakukan dengan muatan yang over dimensi overload (ODOL). Sehingga, berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat dan terlebih lagi menimbulkan kerusakan badan jalan.
“Kami monyoroti angkutan dari PBS yang melintasi jalan Kurun Palangka Raya ini, yang AMDAL-nya tidak melalui jalan, seharusnya tidak boleh melewati jalan umum, dan kita tau ada beberapa PBS yang AMDAL-nya harus melewati sungai, dalam hal ini, Pemprov Kalteng agar tindak tegas PBS yang tidak sesuai AMDAL,” tegas Evandi, dibincangi, Selasa (7/12).
Selain itu, kata politisi dari Partai Nasdem ini menyebut, sebagai contoh yang terjadi di Jalan Kurun Palangka Raya, saat ini ada beberapa PBS yang bergerak dibidang pertambangan dan kehutanan yang AMDAL-nya tidak melewati jalan dan harusnya melalui sungai.
Baca Juga : DPC Dan DPRD dari PDIP Gumas Bantu Warga Tertimpa Musibah Kebakaran
“Maka walaupun mereka mau merubah AMDAL-nya, aktivitas mereka harus disetop dulu, jangan dipaksakan dan setelah AMDAL itu keluar baru mereka bisa, kan seperti itu,” jelas dia.
Selanjutnya, ditambah dia, saat ini di media sosial (Medsos) juga heboh dengan video viral angkutan yang dilalui truk ODOL yang melalui jalan umum Palangka Raya-Kuala Kurun. Maka dari itu dia meminta, jangan sampai Pemprov kalteng lakukan pembiaran akan hal tersebut.
Baca Juga : DPRD Berharap Soal Tapal, Pemda Gumas Bisa Atasi Dengan Mediasi
“Harapan kami jangan sampai ada pembiaran seperti yang terjadi di video di medsos itu, kalau perlu cabut saja AMDAL dari PBS-PBS ini. Karena mereka sudah melakukan pelanggaran, dan kalau pemerintah tidak berani cabut itu ada apa ini, dan kenapa kan begitu,” herannya langsung menutup wawancara. [Red]
Discussion about this post