DPRD Dukung Pelaksanaan PSKH Kota Palangka Raya

Kalteng Today – Palangka Raya, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) yang berani mengambil langkah strategis, dari pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis (PSKH). Dan DPRD mendukung pelaksanaan PSKH itu.

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K. Yunianto, Selasa sore (26/5/2020) di Palangka Raya.

“PSKH ini merupakan program baru, tetapi makna dan tujuannya tidak lepas dari PSBB. Namun tetap  mengutamakan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai dasar pelaksanaan  agar di lapangan tidak mengalami kekacauan,” kata Sigit kepada awak media.

Dirinya menjelaskan, sesuai dengan evaluasi antara Pemkot Palangka Raya bersama dengan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, pihaknya sepakat untuk lebih memberdayakan masyarakat, dari tingkat RT sampai dengan tingkat kelurahan. Sehingga disinilah ditemukan peran aktif masyarakat tersebut.

“Kita berbasis RT/RW nanti, seperti yang disampai Walikota. Dan untuk jenjang waktu pemberlakukan PSKH ini tentunya tergantung dari Pemkot terkait teknisnya seperti apa,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pihak legislator kota akan terus mengamini dan mendukung setiap langkah-langkah kebijakan yang menurut Pemkot Palangka Raya baik, serta setiap keputusan yang memberikan dampak yang signifikan bagi kebaikan bersama.

Baca Juga: Tak Lanjutkan PSBB, Ini Tiga Fokus Penanganan Covid-19 Pemkot Palangka Raya

“Terlebih lagi, kita mendukung fokus Pemkot dalam pelaksanaan PSKH ini yakni, prioritas penanganan Covid-19, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengetatan perbatasan,” tegasnya.

Akan tetapi, pihaknya tetap memperingati kepada Pemkot Palangka Raya untuk memperhatikan setiap teknis pelaksanaan, seperti ketersediaan wadah atau tempat isolasi mandiri, alat-alat kesehatannya dan tracking’nya, sebab menurutnya hal -hal tersebut yang penting untuk diperhatikan sejak awal.”Seperti petugas lapangan yang tidak pernah dilakukan test, sebaiknya ditest terlebih dahulu. Karena ini juga sudah menjadi masalah, karena pelaksanaan PSKH ini harus disusun secara rapi dan menyeluruh,” tutupnya. [Red]