Kaltengtoday.com, Sampit — Komisi III DPRD Kotim menerima laporan dari tenaga kesehatan di Kecamatan Antang Kalang terkait kasus gizi buruk yang dialami balita di wilayah terpencil. DPRD menilai perlu ada intervensi cepat dan terkoordinasi lintas sektor.
Anggota Komisi III, Marudin, menyampaikan bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar dan edukasi gizi keluarga. “Ini bukan sekadar masalah medis, tapi soal ketimpangan pembangunan,” ujarnya, (1/11/2025).
DPRD mendorong Dinas Kesehatan untuk segera menurunkan tim intervensi gizi dan melakukan pendataan menyeluruh terhadap balita berisiko. Selain itu, perlu ada program edukasi gizi yang melibatkan kader posyandu dan tokoh masyarakat.
Baca Juga : Kunjungi Katingan, Ketua TP Posyandu Sampaikan 6 Bidang SPM
Komisi III juga meminta agar alokasi anggaran untuk penanganan gizi buruk dimasukkan dalam prioritas APBD 2026. “Kesehatan anak adalah investasi masa depan. Kita tidak boleh abai,” tambah Marudin.
Langkah ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah pedalaman. DPRD menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh aspek paling mendasar: kesehatan dan kelangsungan hidup. [Red]
Discussion about this post