Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mencari solusi untuk masalah ketenagakerjaan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah merencanakan perjalanan dinas luar daerah mulai Senin hingga Minggu, 21-27 April 2025.
Kunjungan kerja ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tetapi juga untuk mengonsultasikan status tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PAN-RB dan Kemendagri di Jakarta.
Baca Juga: Sinergi 16 SOPD Diharapkan Jadi Kunci Keberhasilan Peningkatan PAD Barito Utara pada 2025
Kunjungan ini akan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Barito Utara, Asisten I, II, dan III Setda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu, perwakilan tenaga non ASN dari kategori R2 dan R3 juga turut serta dalam perjalanan ini.
Menurut Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, agenda kunjungan kerja ini mencerminkan keseriusan legislatif dan eksekutif daerah untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap isu-isu strategis daerah, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan penyelesaian masalah tenaga non ASN.
Baca Juga: Penertiban Gepeng Barito Utara: DPRD Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan
“Kami ingin memastikan adanya dukungan penuh bagi UMKM di Barito Utara, baik dari segi regulasi, pembinaan, dan pengembangan. Selain itu, kami juga berupaya keras untuk memberikan kejelasan terkait status dan nasib tenaga non ASN di daerah ini,” ujar Mery Rukaini di Gedung DPRD Barito Utara pada Senin (21/4/2025).
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pelaku UMKM dan memastikan hak-hak tenaga kerja non ASN di Kabupaten Barito Utara. [Red]
Discussion about this post