kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Persolan tapal batas antar desa yang sering kali terjadi di Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Hal tersebut dikarenakan belum adanya penentuan titik kordinat. Menyingung hal tersebut, pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gumas menharapkan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar bisa mengatasinya secara mediasi.
“Memang kalau urusan tapal batas antar desa itu, sering kali terjadi di desa. Namun, kami percaya Pemda Gumas bisa mengatasinya dengan cara mediasi saja, dengan begitu bisa mendapatkan titik temunya,” ucap Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar, Selasa (16/11).
Terlebih lagi, diakui politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, memang jaman dulu batas desa tersebut bisa saja, terjadi atas persetujuan misalnya sungai dan lain-lain. Namun diera yang semakin maju seperti sekarang ini pola pun beruba sehingga mengharuskan adanya titik kordinat.
“Saya sangat setuju sekalu kalau dilakukan tapal batas itu dilakukan dengan titik kordinat, sehingga tidak bisa berobah. Kami akui kalau zaman dulu itu biasa terjadi misalnya adanya sungai, adanya kayu dan lain-lain namun bisa terjadi perubahan karena alam,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Gumas Minta PBS Bantu Masyarakat Korban Banjir
Kendati begitu, sambung dia, kebijakan dari Pemda juga apabila melakukan pengukuran ulang. Maka harus ada dari kedua belah pihak, misalnya ada dari desa sebalah dan desa yang diklaim. Sehingga, saat dilakukan pegecekan bisa diketahui letak dan titik kordinatnya.
Baca Juga : DPRD Gumas Dukung Program Kapolres Baru
“Dengan adanya titik kordinat tersebut, maka desa juga bisa menentukan daripada profil desanya. Baik itu luas, potensi dan lainnya diketahui dan tidak bisa diganggu gugat lagi,” demikian dia. [Red]
Discussion about this post