Kalteng Today – Buntok, – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) HM Farid Yusran, menyayangkan sikap dari pihak eksekutif yang dinilai tergesa-gesa dan tidak ada berkonsultasi serta berkoordinasi dengan DPRD terkait Refocusing Rasionalisasi Anggaran Sehingga menimbulkan kondisi dimana eksekutif tidak memiliki dana anggaran untuk membayar beberapa proyek yang saat ini dikerjakan.
“Akibat kemarin kawan-kawan di eksekutif tergesa-gesa, kemudian tidak mau berkoordinasi dengan kita akhirnya mereka tidak mempunyai uang untuk membayar proyek,” ucap HM Farid Yusran kepada kaltengtoday, saat setelah memimpin rapat paripurna, rabu (23/9/2020).
Ia membeberkan, apabila hal demikian dibiarkan saja tanpa ada tindakan maka akan menimbulkan kejadian perdata atau gagal bayar.
Untuk menghindari itu lanjut Farid Yusran, kemarin pihaknya memberikan saran agar eksekutif menunda pembayaran paket-paket proyek yang tidak memiliki anggaran untuk itu.
“Setelah dicari oleh mereka, ketemulah kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda pembayarannya,” bebernya.
Masih dikatakannya, paket kegiatan yang ditunda pembayarannya tersebut ialah dari 7 paket multiyears, namun dari 7 paket multiyears itu hanya 5 yang dapat ditunda pembayarannya karena 2 paket sudah lunas dibayarkan.
Kemudian dari 5 paket itu ternyata belum cukup untuk melakukan pembayaran, sehingga eksekutif menambah hutang. Yang mana awalnya sebesar Rp. 38,1 miliar bertambah Rp. 6,8 miliar menjadi Rp. 44,9 miliar hutang.
“Kalau tunda bayar itu sekitar Rp. 38,4 miliar, dan itu akan menjadi beban pada tahun 2021 mendatang,”katanya.
Baca Juga :Â Anggota DPR RI Willy M. Yoseph Rencanakan Kunjungi Desa Tumbang Samba
Politisi dari partai PDIP Kabupaten Barsel itu menambahkan, dikarenakan eksekutif menyampaikan bahwa hal tersebut adalah nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD pada multiyears yang lalu, maka penundaan pembayaran ini pun menggunakan nota kesepakatan. [Red]
Discussion about this post