Kaltengtoday.com, Buntok – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2022, Senin (12/9/2022).
Baca juga : Legislator Barsel Ajak Masyarakat Bangga Menggunakan Batik
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ir HM Farid Yusran MM didampingi Wakil Ketua I dan II serta dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Barsel Lisda Arriyana beserta undangan lainnya.
Pada acara tersebut Pj Bupati membeberkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) daerah itu pada tahun anggaran 2022 ini disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.
“Penyusunan tersebut dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menerangkan, untuk program kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2022 ini tetap diarahkan pada skala prioritas pembangunan.
“Skala prioritas tersebut dititik beratkan pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pemulihan ekonomi, dan dukungan terhadap pencegahan dan penanganan dampak inflasi, dan pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang mulai melandai saat ini.
Ia menjelaskan, adapun postur anggaran berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) ini meliputi pendapatan daerah, dan belanja daerah.
Kemudian kata Lisda Arriyana, pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Barsel Ir HM Farid Yusran MM kepada media usai acara menjelaskan raperda APBD 2022 ini kelanjutan dari hasil pembahasan KUA-PPAS beberapa hari lalu.
Baca juga : 26 Bacaleg Mendaftar, PDI Perjuangan Barsel Optimistis Raih 10 Kursi DPRD
“Untuk pendapatan pada APBD-P 2022 ini mengalami penambahan sebesar kurang lebih Rp60 miliar,” katanya.
Masih dikatakan Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, dana sebesar kurang lebih Rp60 miliar tersebut berasal dari dana bagi hasil pusat dan bagi hasil dari provinsi.
“Pada intinya kegiatan pada 2022 ini lebih difokuskan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM),” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post