Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya optimalisasi kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Barito Utara bersama PT Barito Bangun Nusantara (BBN), PT Batara Perkasa, dan PT Batu Bara Dua Ribu Abadi (BDA) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Kamis (22/01/2026).
Baca Juga: Sinergi 16 SOPD Diharapkan Jadi Kunci Keberhasilan Peningkatan PAD Barito Utara pada 2025
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyampaikan bahwa salah satu potensi PAD yang belum tergarap maksimal berasal dari sektor angkutan batu bara. Ia mengungkapkan, kendaraan operasional berupa dump truck yang digunakan kontraktor pengangkutan masih menggunakan pelat nomor luar daerah.
“Ini menjadi catatan penting karena kendaraan operasional yang terdaftar di luar daerah berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan retribusi yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Menurut Patih Herman, pendaftaran kendaraan operasional sesuai domisili wilayah usaha merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, sekaligus bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Selain aspek PAD, DPRD juga mendorong perusahaan tambang agar lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Patih Herman menilai kehadiran industri tambang semestinya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
“Kami berharap perusahaan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Ini penting agar manfaat investasi tambang benar-benar dirasakan oleh putra-putri daerah,” katanya.
Baca Juga: Dewan Dorong Masyarakat Barito Utara Berperan Aktif
Ia menambahkan, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui instansi teknis seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja untuk memperkuat pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap perusahaan tambang agar pelaksanaan usaha berjalan sesuai aturan.
RDP tersebut diharapkan menjadi langkah awal evaluasi dan perbaikan tata kelola sektor pertambangan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi PAD sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Barito Utara. [Red]
Discussion about this post