DPRD Barito Utara Ingatkan SP4N LAPOR Jangan Hanya Jadi Formalitas Administrasi

Kaltengtoday.com, Muara Teweh – DPRD Barito Utara mengingatkan pemerintah daerah agar layanan pengaduan SP4N LAPOR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Anggota DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni, menegaskan bahwa keberadaan sistem pengaduan publik seperti SP4N LAPOR harus diiringi dengan kinerja nyata dari instansi terkait.

Baca Juga: Ketua DPRD: Kepedulian Sosial Kapolda Jadi Simbol Penguatan Kepercayaan Publik

“Jangan sampai SP4N LAPOR hanya menjadi pelengkap administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana laporan masyarakat bisa cepat ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, sistem pengaduan terintegrasi tersebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, hal itu hanya dapat tercapai jika ada komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam merespons setiap aduan.

Ia juga menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan laporan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti infrastruktur, administrasi, dan fasilitas umum.

Baca Juga: Ketua PGRI Barito Utara Terpilih, DPRD Dorong Sinergi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

“Respons yang lambat justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, OPD harus serius menjadikan laporan sebagai bahan evaluasi,” tegasnya.

Selain itu, Rosi tetap mendorong masyarakat untuk aktif memanfaatkan berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan, mulai dari website, layanan SMS 1708, hingga aplikasi mobile SP4N LAPOR.

Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Baca Juga: BRI Dapat Apresiasi DPRD Barito Utara

“Kalau masyarakat aktif melapor dan pemerintah cepat merespons, maka perbaikan pelayanan akan lebih mudah terwujud,” tambahnya.

DPRD Barito Utara berharap SP4N LAPOR benar-benar menjadi solusi efektif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, bukan sekadar sistem pelaporan tanpa tindak lanjut.

Dengan komitmen responsivitas dari pemerintah daerah, DPRD optimistis SP4N LAPOR dapat berfungsi maksimal sebagai alat pengawasan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. [Red]