DPD RI Siapkan RUU BUMD, Perkuat Peran Badan Usaha Milik Daerah di Seluruh Indonesia

Kaltengtoday.com, Jakarta – Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang menyampaikan, sepanjang pekan ini DPD RI melakukan musyawarah mufakat dalam kepemimpinan di setiap alat kelengkapan yang dimilikinya.

Baca Juga : KMHDI Kalteng Silaturahmi dengan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang

“Ini adalah bagian dari manajemen organisasi dan upaya DPD RI untuk selalu melakukan evaluasi kinerja jajarannya,” katanya kepada awak media, Kamis (21/8/2025).

Mantan Gubernur Kalteng ini mengaku gembira, karena semangat musyawarah dan kesediaan untuk melanjutkan kinerja yang sudah baik, jadi pegangan bersama.

ia mengungkapkan, dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Rabu (20/8/2025) lalu, pihaknya membahas agenda kerjanya dalam masa sidang ini.

“Ini kesempatan kami juga melakukan evaluasi atas kerja sebelumnya dalam menyiapkan produk legislasi usulan dari DPD RI. Kami juga melakukan koordinasi dengan pimpinan alat kelengkapan lain untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai daerah,” terangnya.

Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah dengan menyiapkan Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) yang menjadi kebutuhan pemerintahan saat ini demi mengoptimalkan kerja-kerja BUMD yang banyak terdapat di daerah seluruh tanah air.

“Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah menjalin komunikasi dengan PPUU DPD RI demi menyiapkan kebutuhan akan Undang-Undang ini,” ujarnya.

Baca Juga : Agustin Teras Narang Soroti RUU Tentang Provinsi Kalteng

Lebih lanjut, menurutnya, hal ini akan menambah inisiatif RUU yang sedang diperjuangkan DPD RI seperti RUU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Daerah Kepulauan, dan RUU Perubahan Iklim, yang sudah siap diserahkan untuk dibahas di DPR RI.

“Termasuk juga usulan baru dari berbagai alat kelengkapan yang akan disiapkan drafnya, seperti usulan RUU Pendapatan Asli Daerah, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU BPJS, RUU Perpustakaan, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Perguruan Tinggi, hingga RUU Pemerintahan Aceh. RUU BUMD juga akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional prioritas yang diharapkan bisa segera terealisasi dengan RUU inisiatif DPD RI lainnya,” tutupnya. [Red]