kaltengtoday.com, – Sampit, – Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah mendorong agar program pembangunan mesti aspiratif. Artinya, apa yang dihasilkan melalui perencanaan di musyawarah perencanaan pembangunan mendapatkan skala prioritas untuk dianggarkan melalui APBD Kotim tahun 2022 mendatang.
Setidaknya, kata dia, kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak lagi dicap sebagai seremonial tahunan untuk pemerintah kabupaten.
Ia menekankan, program Musrenbang harus masuk setiap tahunnya. Sebab, setiap reses selalu dikeluhkan mengenai usulan di Musrenbang kerap tidak diakomodir dalam APBD.
Menurut Juliansyah, kegiatan musrenbang maupun reses merupakan implementasi dari pelaksanaan pembangunan yang aspiratif, bukan yang datangnya dari pertengahan.
“Konsep pembangunan yang aspiratif ini harus kita kedepankan, karena itu memang real kebutuhan bukan mengada-ngada dari masyarakat,” kata Juliansyah, 12 Oktober 2021 di Sampit.
Menurutnya, diperkirakan sekitar Rp 8,2 triliun untuk menyelesaikan usulan dari masyarakat tersebut. Anggaran itu tentunya di luar kemampuan APBD Kotim yang saat ini masih di kisaran Rp 2 triliun.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten setempat, total usulan pembangunan yang disampaikan untuk 2021 yakni 594 program dan 2.156 kegiatan dengan anggaran yang dibutuhkan Rp 8,29 triliun.
Baca juga : Wakil Ketua DPRD Kotim, Apresiasi Program Kampung Agraria
Menurutnya, semua perangkat daerah harus melakukan pemetaan program sebagai bahan penyusunan rencana kerja pada 2022, sehingga bisa diketahui mana yang harus diprioritaskan. Program yang akan diusulkan didanai melalui APBN sudah disiapkan mulai saat ini sesuai ketentuan.
Baca juga : Anggota Komisi I DPRD Kotim Sebut Pemilik Kebun Pribadi Banyak Orang Luar
Juliansyah menekankan, agar jangan sampai di APBD 2022 ini muncul program yang tentunya tidak dilakukan pembahasan melalui tahapan perencanaan.[Red]
Discussion about this post