DLH dan BNF Sosialisasikan Regulasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

kaltengtoday.com – Palangka Raya, – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan (DLHKP) Kabupaten Gunung Mas, bersama Borneo Nature Foundation (BNF) Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan, menggelar sosialisasi terkait Regulasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), di Aula Kantor Bupati Gunung Mas, Kamis (21/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Kepala DLHKP Kabupaten Gunung Mas, Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, perwakilan dari Kecamatan Rungan Barat serta hadir secara virtual Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Gunung Mas, Yansiterson mengatakan, berdasarkan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, sebagai hasil amandemen kedua, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan UU yang berlaku.

“Maka, kegiatan ini bertujuan untuk membangun pembelajaran bersama tentang peraturan dan perundang-undangan yang mengakui keberadaan MHA, serta ada pemahaman bersama tentang syarat pengakuan MHA yang didasari dari peraturan-peraturan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, dirinya juga berharap melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan terkait MHA dapat melaksanakan pengakuan MHA yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, MHA sebagai pemilik wilayah adat, mendapatkan pembelajaran mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan pengakuan secara peraturan perundang-undangan mengenai MHA.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempermudah panitia MHA Kabupaten Gunung Mas dalam menginventarisasi, verifikasi dan validasi usulan MHA, serta para MHA dapat mempersiapkan dokumen pendukung dalam pelengkapan syarat yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Baca juga : Investor Diminta Junjung Tinggi Tradisi Hukum Adat

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas, Yohanes Tuah mengatakan, jika Kabupaten Gunung Mas telah membentuk Panitia MHA sejak April 2020 lalu, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Baca juga : Bandara Kuala Kurun dan Polres Gunung Mas Tandatangani MoU

Bahkan hingga saat ini, pihaknya telah menerima sebanyak lima usulan pengakuan MHA untuk dilakukan proses identifikasi, verifikasi dan validasi.

“Kita juga sudah menandatangani nota kesepahaman bersama Dinas Kehutanan Provinsi untuk membantu proses pengakuan MHA ini, baik dari segi teknis hingga unsur pembiayaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Manager Lanskap Rungan, BNF Indonesia, Anugrah Wicaksono mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memudahkan para MHA yang ingin mengusulkan pengakuan, untuk mempersiapkan dokumen serta bagi pemerintah daerah dalam membentuk panitia MHA.

Pasalnya peraturan yang mengatur tentang MHA ini, tidak melekat pada satu kementerian saja. Sehingga hal tersebut membuat pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten terkendala dalam mendorong pengakuan MHA.

“Ini yang kadang menyulitkan pemerintah daerah untuk bisa menangkap semua itu secara utuh. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kita bisa menyampaikan semua itu kepada MHA yang mengusulkan, Panitia MHA sebagai pihak yang melakukan validasi dan pihak lain, seperti lembaga sosial masyarakat atau pihak yang mendampingi masyarakat dalam mengusulkan, akademisi misalnya. Agar nanti apa yang dilakukan sesuai ketentuan,” bebernya.

Bahkan pihaknya juga menemukan pembentukan Panitia MHA yang tidak sesuai aturan di sejumlah daerah. Padahal berdasarkan UU Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, pembentukan Panitia MHA berada di Dinas Lingkungan Hidup.

Baca juga : Dana Perbaikan Jalan Lintas Sepang-Takaras di Gunung Mas Capai Rp 14 Miliar

“Sebenarnya itu bukan sepenuhnya salah daerah, tetapi karena memang peraturan yang melekat di berbagai kementerian,” tuturnya.

Baca juga : Penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Harus Memenuhi Legalitas Formas

Untuk itu, perlu adanya upaya dari Panitia MHA provinsi dalam merangkum seluruh aturan terkait MHA, sehingga menjadi satu panduan yang nantinya dapat memudahkan bagi MHA yang ingin mengusulkan pengakuan maupun Panitia MHA dalam melakukan proses validasi.[Red]