Kalteng Today – Kuala Pembuang, – Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia relatif tinggi. Per bulan Februari 2020 saja jumlah pengangguran rata-rata di angka 6,88 juta jiwa, namun angka tersebut terus bergerak hingga per Mei 2020 terjadi penambahan 60.000 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.
Khusus untuk Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), kartu pra kerja tidak berfungsi sama sekali atau macet karena tidak ada tindak lanjut dari pusat.
Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan merasa bahwa kartu pra kerja tidak memberikan peluang kepada pemilik kartu pra kerja atau bahkan membuat pemilik kartu pra kerja tersebut kebingungan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata (Disnakertranspar) Seruyan, Budi Rahman yang merasa bahwa daerah ditumbalkan dalam hal ini. Selain itu, menurutnya, adanya wabah pandemi covid-19 tentu menjadi tamparan telak bagi Pemkab Seruyan dalam mengentas pengangguran di Kabupaten Seruyan.
“Kartu pra kerja di tempat kita belum sesuai harapan. Apalagi itu digadang-gadang sebagai solusi untuk mengentas pengangguran, menurut saya kurang efektif dan efisien. Ditambah dalam kondisi dan situasi sekarang. Seharusnya pusat mengkaji secara mendalam terlebih dahulu, ini seperti dibebankan kepada daerah,” kata Budi, Selasa (25/08/2020).
Ditambahkan Budi, Perusahaan Besar Swasta (PBS) berbasis perkebunan kelapa sawit sedang gencar menekan produksi. Jelas hal itu akan berdampak buruk bagi para pekerja asal Kabupaten Seruyan. Pengurangan jam kerja menjadi salah satu cara PBS untuk menekan biaya cost produksi. [Red]
Discussion about this post