Diperiksa dalam Senyap, Dua Wakil Ketua DPRD Kotim Bungkam di Hadapan Publik

Kaltengtoday.com, Sampit – Panggung kekuasaan kembali diuji. Kali ini, sorotan mengarah ke jantung legislatif Kotawaringin Timur. Dua Wakil Ketua DPRD Kotim diperiksa oleh penyidik Polda Kalimantan Tengah, Rabu (22/4/2026), dalam sebuah proses yang berlangsung tertutup di ruang-ruang Mapolres Kotim—sunyi, namun sarat tanda tanya.

Tak ada pernyataan resmi. Tak ada keterbukaan. Yang ada hanya potongan-potongan gestur yang berbicara lebih keras dari kata-kata.

Wakil Ketua I, Juliansyah, menjadi yang pertama keluar dari ruang pemeriksaan. Waktu menunjukkan pukul 14.45 WIB. Wajah datar, langkah cepat. Saat wartawan mencoba mendekat, respons yang muncul justru penolakan halus namun tegas.

Baca Juga : Ketua BEM STIE Soroti Dugaan Gratifikasi DPRD Kotim : Jangan Hanya Fokus Laporan, Telusuri Akar Kepentingan di Balik Agrinas dan Koperasi

“Kada nyaman di sini, besok-besok saja,” ucapnya singkat, seolah ruang publik bukan tempat yang tepat untuk menjawab pertanyaan publik.

Sikap serupa juga ditunjukkan Wakil Ketua II, Rudianur. Di tengah pemeriksaan yang masih berjalan, ia sempat keluar menuju mushola saat waktu Ashar tiba. Namun usai ibadah, ia kembali masuk ke ruang penyidik tanpa memberi ruang bagi transparansi.

“Buhan kam tu kena ja. Ini handak masuk ruangan lagi,” katanya sambil berlalu.

Dua pejabat publik. Dua momen diam. Satu pertanyaan besar: ada apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?

Pemeriksaan ini bukan tanpa kontek, Ia merupakan kelanjutan dari pusaran dugaan mal administrasi terhadap rekomendasi lembaga legislatif DPRD Kotim kepada sejumlah Koperasi untuk ber KSO dengan PT. Agrinas Palma Nusantaara dan dugaan gratifikasi yang menyeret nama pimpinan DPRD Kotim.

Kasus ini juga disebut-sebut berkaitan dengan aliran dana dari sejumlah koperasi sebuah pola lama yang kembali mencuat dalam wajah baru relasi kuasa dan kepentingan ekonomi.

Baca Juga : OKP Ancam Aksi Massa, Desak DPRD Kotim Gelar RDP Nasib Atlet Porprov

Namun hingga kini, publik hanya disuguhi potongan adegan tanpa narasi utuh. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Para pihak memilih bungkam. Sementara aparat penegak hukum belum membuka secara terang konstruksi perkara yang tengah diusut.

Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi sekadar sikap ia berubah menjadi simbol. Simbol dari jarak antara kekuasaan dan rakyat yang seharusnya diwakili.

Pertanyaannya sederhana jika tak ada yang perlu disembunyikan, mengapa harus menghindar dari pertanyaan?. [Red]