Di Balik Pengadaan Land Cruiser Rp3,2 Miliar Setda Kotim : KPK Ungkap Tiga Kejanggalan Pengadaan

Rangkaian Fakta yang Terdokumentasi

Hasil penelusuran KaltengToday memperlihatkan kronologi yang dapat diverifikasi melalui dokumen resmi.

PT Pesona Betang Kreasi berdiri pada Februari 2022 tanpa memiliki bidang usaha perdagangan mobil baru.

Pada April 2024, perusahaan mengubah anggaran dasarnya dengan menambah 21 bidang usaha baru, termasuk perdagangan besar mobil baru, bersamaan dengan perubahan kepengurusan dan komposisi pemegang saham.

Sekitar tiga bulan kemudian, perusahaan memperoleh kontrak pengadaan kendaraan dinas jabatan Sekretariat Daerah senilai Rp3,3 miliar melalui mekanisme e-purchasing.

Dalam evaluasi yang dilakukan pada Juli 2026, KPK kemudian mengungkap tiga indikator yang menjadi perhatian, yakni transaksi yang disebut berada di atas harga pasar, penggunaan penyedia yang bukan dealer resmi, serta temuan kesamaan alamat IP antara penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Di sisi lain, penelusuran terhadap dokumen pengadaan juga menunjukkan perusahaan yang sama memperoleh sejumlah pekerjaan lain di beberapa perangkat daerah melalui mekanisme pengadaan langsung.

Seluruh fakta tersebut bersumber dari dokumen negara yang terbuka untuk diverifikasi.

Adapun apakah rangkaian fakta tersebut mengandung pelanggaran administrasi, pelanggaran pengadaan barang dan jasa, atau memenuhi unsur tindak pidana, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat pengawas dan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang dimiliki.

Pertanyaan yang Masih Menggantung

Hingga pemberitaan ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan masih belum memperoleh jawaban.

Di antaranya, siapa pengguna resmi Land Cruiser tersebut, apa dasar analisis kebutuhan yang melatarbelakangi pembeliannya di tengah belanja sewa kendaraan yang terus meningkat, bagaimana proses pembuktian kualifikasi terhadap penyedia dilakukan, serta bagaimana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap temuan yang dipaparkan KPK.

Baca Juga : Catatan Merah Dari KPK Menjadi Koreksi Bagi Pihak Sekolah

Pertanyaan lain yang juga belum terjawab adalah mengenai hasil verifikasi terhadap penyedia sebelum kontrak ditandatangani, termasuk pemenuhan persyaratan administratif yang menjadi bagian dari proses pengadaan.

KPK telah menyampaikan temuannya.

Dokumen-dokumen pengadaan juga telah memberikan gambaran mengenai kronologi dan proses administrasi yang berlangsung.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sekaligus menanti sejauh mana hasil evaluasi KPK akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan tata kelola maupun langkah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [Red]