Kalteng Today – Palangka Raya, – Pasca kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) pada Jumat (20/11) lalu untuk melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat tanggapan dari para anggota legislatif tersebut.
Menurut salah satu unsur pimpinan dewan yakni Wakil Ketua III, Faridawaty Darland Adjeh mengungkapkan ada banyak masukan serta saran yang diterima oleh pihaknya dalam pertemuan tersebut, seperti kewajiban bagi para anggota dewan untuk melaporkan harta kekayaan.
Dirinya membeberkan, agenda dengan KPK RI mendengarkan paparan langsung dari KPK RI, terutama upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan anggota dewan saat menjabat.
Kedatangan tersebut dijelaskannya tidak dalam kapasitas untuk melakukan penindakan, meskipun KPK RI sekarang ini sedang menangani 5 kasus di Kalteng.
“Bagi DPRD Kalteng, khususnya saya secara pribadi, apa yang dipaparkan KPK RI menjadi sebuah saran yang sangat penting, ini menjadi peringatan agar dapat dengan sebaik mungkin, sesuai aturan, dan penuh hati – hato dalam mempergunakan uang rakyat, sebab jika ragu dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu sumber dana tersebut,” kata Faridawaty kepada awak media, Senin (23/11).
Dirinya mengakui, ada bagian yang sangat penting, terkhusus bagi anggota DPRD Kalteng. Seperti diwajibkannya penyelenggara negara salah satunya anggota legislatif untuk dapat menyampaikan atau melaporkan kekayaan yang dimiliki dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahun.
“LHKPN yang disampaikan setiap tahun untuk mengetahui berbagai perubahan nilai-nilai, sekaligus bahan informasi untuk diketahui masyarakat bahwa Anggota Dewan memiliki kemampuan ekonomi yang sama,” terangnya.
Baca Juga: Apresiasi Keberadaan BUMDES Desa Kanamit Barat
LHKPN juga sebagai tanggapan adanya curhatan Anggota bahwa politik itu mahal. Sehingga hal itu perlu dilakukan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara negara.
Selain itu, srikandi Partai Nasdem ini menambahkan demi menjaga hubungan baik dengan konstituen, setiap bulan ada anggota dewan yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk 10-20 konstituen yang datang dengan berbagai keperluan. [Red]
Discussion about this post