Dewan Minta Hukum Tegas Pelaku Korupsi Dana Bansos

Kalteng Today – Palangka Raya, – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Sekretaris Komisi III Kuwu Senilawati mengecam tindakan para oknum yang melakukan pemotongan bantuan sosial (bansos).

Dirinya mengungkapkan, Bansos yang disalurkan pihak pemerintah tersebut hanyalah bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

“Saya minta Pemda setempat dapat mengawasi penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 dan jangan sampai Bansos yang disalurkan di potong oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, apalagi sampai di korupsi,”katanya pada awak media, Selasa (5/8).

Lebih lanjut, Srikandi Partai Gerindra Kalteng ini turut meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) serius dalam memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu pejabat pemerintah desa di Kabupaten Kapuas baru-baru ini, tertangkap Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskim Polres Kapuas melakukan Tipikor Dana Desa tahun 2020 yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bansos Covid-19.

“Dengan begitu, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.791.064.500 dan parahnya lagi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga judi online,”tuturnya.

Pihak yang berwenang menurutnya dituntut untuk menuntaskan hal tersebut, dan kedepan menurutnya lagi siapapun yang kedapatan memotong ataupun melakukan korupsi dana bansos harus mendapatkan sangsi tegas.

“Perbuatan tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dan kesehatan jiwa serta nuraninya layak untuk dipertanyakan,” ungkap legislator asal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalteng yang meliputi Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya tersebut.

Baca juga : Polisi Tetapkan Kades di Kabupaten Kapuas Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Pihaknya menekankan, hal tersebut tidak boleh dibiarkan dan jangan sampai terulang lagi, sehingga masyarakat dapat merasakan bantuan yang disalurkan.

“Siapapun yang melakukan pemotongan ataupun korupsi dana bansos harus diberi sanksi tegas. Sehingga kedepan diharapkan tidak ada lagi yang berani dan tega melakukan hal tersebut. Kasian masyarakat kita,” tukasnya. [Red]