Kalteng Today – Palangka Raya, – Hasil koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) saat melakukan audiensi bersama dengan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan agenda, dalam rangka mengurangi adanya korupsi hasil politik mendapat apresiasi dari anggota legislator setempat.
Selain itu, anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng, Henry M Yoseph mengatakan, pihaknya mengusulkan agar bantuan Partai Politik (Parpol), dapat dimasukkan ke dalam struktur pembiayaan negara.
“Kami dari Fraksi NasDem mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dapat memperhatikan usulan nilai yang wajar terkait bantuan parpol, yang awalnya bernilai kurang lebih Rp1.300 per suara, menjadi Rp5.000 per suara,” kata Henry, Rabu (2/12).
Dirinya menyampaikan harapannya agar Pemprov Kalteng dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk Komisi Informasi (Kominfo) Provinsi Kalteng yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng.
Hal ini demi menjadi penunjang sarana prasarana (Sapras) kantor dan kegiatan Komisi Informasi tersebut sangat minim dan memprihatinkan, sehingga perlu adanya peningkatan.
“Disana itu saprasnya sangat memprihatinkan, kami rasa itu perlu untuk ada peningkatan guna menunjang kegiatan Komisi Informasi Diskominfosantik Kalteng itu. Harapannya ini dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post