Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Minimnya akses pembiayaan formal di wilayah perhutanan sosial menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Barito Utara. Hal ini disampaikan menyusul kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Komunitas Masyarakat Sekitar Hutan di Wilayah Perhutanan Sosial Tahun 2025, yang digelar Kamis (25/9/2025) di Aula Bappedarida Muara Teweh.
Kegiatan hasil sinergi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara ini mendapat apresiasi sekaligus dorongan tindak lanjut dari legislatif.
Baca Juga: Pelatihan Laundry Jadi Langkah Nyata Tekan Pengangguran dan Cetak Wirausahawan Baru
Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, menegaskan bahwa kegiatan semacam ini penting, namun belum cukup jika tidak diikuti dengan upaya sistematis dalam memperluas jangkauan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan formal.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini, tapi harus ada kesinambungan. Sosialisasi saja tidak cukup. Pemerintah daerah dan perbankan harus hadir lebih dekat ke masyarakat desa dan kawasan hutan,” tegas Ardianto.
Menurutnya, tantangan utama pelaku UMKM di kawasan perhutanan sosial bukan hanya soal kurangnya informasi, tetapi juga hambatan struktural seperti jarak dari lembaga keuangan, keterbatasan digitalisasi, dan minimnya pendampingan.
Baca Juga: Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK
“Pelaku usaha di wilayah seperti ini sering tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengakses KUR. Ini harus dijawab dengan program nyata, bukan sekadar penyuluhan di kota,” lanjutnya.
Ardianto juga menekankan pentingnya menjadikan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku ekonomi yang aktif, bukan sekadar penerima bantuan atau penonton pembangunan.
“Kita ingin mereka mandiri dan berdaya saing. KUR bisa jadi alat dorong, tapi harus dipastikan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan dan siap menjalankan usaha produktif,” ujarnya.
Baca Juga: Pasar Wadai Ramadan Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Lokal dan Kerukunan Sosial
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Dr. Rahmawati, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua Panitia Pelaksana, Desi Susianita, menyatakan bahwa KUR merupakan salah satu program strategis nasional yang diluncurkan sejak 2007 untuk memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM.
Namun, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama di wilayah-wilayah perhutanan sosial yang notabene menjadi kantong ekonomi rakyat namun terabaikan secara infrastruktur dan layanan keuangan.
Sosialisasi yang digelar ini diikuti 100 peserta dari berbagai komunitas usaha mikro dan kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Bank Kalteng dan Bank BRI Muara Teweh yang memaparkan skema, persyaratan, dan prosedur pengajuan KUR. [Red]
Discussion about this post