Kalteng Today – Sampit, – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Ir Parningotan Lumban Gaol SP menilai, sampai sejauh ini pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa pelosok terbilang minim dan tidak tepat sasaran apabila berbicara untuk membuka ruang masyarakat dari keterisoliran.
“Memang fakta dilapangan demikian, baik itu di wilayah selatan, maupun Utara, dimana akses jalan darat yang masih banyak belum tembus antar desa bahkan masyarakatnya harus mengandalkan jalur sungai, ini menurut kami akibat dari kajian yang tidak matang, sehingga progres pembangunan infrastruktur jadi tidak tepat pada sasaran,” ujarnya, Sabtu 19 Desember 2020.
Disisi lain Legislator Dapil I Kecamatan MB Ketapang ini menekankan, dari sisi penganggaran seharusnya sudah cukup maksimal untuk membuka keterisolasian di pelosok desa saat ini. Namun yang menjadi kendala menurutnya, sejauh ini pemerintah daerah belum sepenuhnya serius dalam membuka peluang ekonomi secara masif bagi masyarakat dua dapil tersebut.
“Untuk itu saya mendorong agar pemerintah daerah kembali meningkatkan pembangunan jalan di desa, programkan secara berkelanjutan, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, dengan demikian ekonomi dan perdagangan akan berjalan dengan baik,” timpalnya.
Dari sudut pandangnya Lumban Gaol menegaskan, pada dasarnya, pembangunan infrastruktur ini memang seharusnya berawal dari desa dan berakhir di perkotaan. Kenapa demikian menurutnya, agar dampak dari sistem pembangunan yang berasal dari desa ini akan bisa mendorong lajunya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata.
“Memang kalau kita bicara luasnya wilayah Kabupaten Kotim ini, tentu tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah saat ini, namun harus dilakukan upaya-upaya untuk menekan lajunya percepatan pemerataan pembangunan misalnya melalui program jangka panjang dan menengah,” tutupnya.
Baca Juga :Â Ketua Komisi II DPRD Kotim Minta PBS Dukung Program Pemda
Dusisi lain menurutnya saat ini pemerintah daerah terbantu dengan adanya program khusus dari pemerintah pusat, yang mana untuk mendorong peningkatan kemajuan desa, sehingga dianggarkan dari APBN, untuk mendorong lajunya pertumbuhan infrastruktur di berbagai wilayah terisolir.
“Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), ini sudah membantu meringankan beban pemerintah daerah, hanya tinggal diberdayakan dan juga dibina dengan baik, kami rasa tidak sulit,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post