Pada akhirnya, terdapat sejumlah persoalan yang masih menunggu kejelasan: apakah lokasi yang dipanen Rudi termasuk dalam lahan yang telah dikuasai kembali oleh negara, bagaimana hubungan objek sengketa dengan areal denda administratif SPMN, dan apakah penerapan ketentuan pidana terhadap warga telah mempertimbangkan karakter persoalan agraria yang mendasarinya.
Baca Juga :Â Kades Tumbang Penyahuan Ikut Teken Usulan Izin, Kini Gugat Lahan yang Terlanjur Jadi Kebun Sawit
Putusan sebelumnya yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencatat bahwa objek sengketa berada dalam penguasaan PT Agrinas Palma Nusantara. Catatan itu menjadi salah satu pijakan penting untuk menelusuri status lahan, tetapi belum menggantikan pemeriksaan terhadap pokok tuntutan dalam gugatan baru.
Kepastian hukum atas tanah, kewenangan pengelolaan aset negara, dan pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan yang saling berkaitan. Namun, penyelesaiannya tetap memerlukan pembuktian yang cermat agar klaim kepemilikan, status perizinan, dan dugaan tindak pidana tidak dicampuradukkan sebelum memperoleh kepastian hukum. [Red]
Discussion about this post