Delapan Dekade Bhayangkara : Tiga Perkara, Satu Pertanyaan Besar tentang Kepastian Hukum

Kaltengtoday.com, Sampit – Setiap 1 Juli, masyarakat kembali menyaksikan peringatan Hari Bhayangkara. Barisan pasukan berdiri tegap. Kendaraan operasional berparade. Penghargaan diberikan kepada personel yang dinilai berprestasi. Di berbagai penjuru negeri, capaian pengungkapan perkara dipublikasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat.

Baca Juga : Keluhkan Nyeri, Tahanan Polresta Palangka Raya Jalani Pemeriksaan di RS Bhayangkara

Delapan puluh tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama rentang waktu itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat. Berbagai jaringan narkotika berhasil diputus, tindak pidana terorganisasi dibongkar, aksi terorisme digagalkan, hingga konflik sosial di berbagai daerah berhasil diredam.

Namun sejarah penegakan hukum tidak hanya ditulis oleh perkara-perkara yang berhasil diungkap. Ada pula perkara yang pernah diumumkan kepada publik, menjadi perhatian masyarakat, tetapi kemudian perlahan menghilang dari ruang informasi tanpa penjelasan perkembangan yang memadai.

Dalam negara hukum, tidak setiap laporan harus berakhir dengan penetapan tersangka. Tidak pula setiap penyelidikan harus bermuara pada penyidikan. Proses hukum bergantung pada alat bukti, fakta, dan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik.

Akan tetapi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana laporan yang telah diterima negara diproses sesuai mekanisme hukum. Apakah penyelidikan masih berlangsung, telah ditingkatkan ke tahap berikutnya, atau justru dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Kepastian mengenai proses itulah yang menjadi bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi waktu yang tepat untuk menengok kembali sejumlah perkara yang pernah menyita perhatian publik di Kalimantan Tengah. Bukan untuk menghakimi hasil penyelidikan yang masih berjalan, melainkan melihat sejauh mana proses hukum berkembang setelah berbagai laporan resmi diterima aparat penegak hukum.

Dalam laporan khusus ini, KaltengToday.com menelusuri kembali tiga perkara yang pernah menjadi perhatian masyarakat. Dimulai dari laporan dugaan gratifikasi terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian dua penyelidikan berbeda yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah terkait PT Tapian Nadenggan.