Dari Sengketa Tanah Ke Laporan Pidana

Beberapa hari sebelum pemeriksaan warga Desa Pantap, Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) juga menggelar aksi di Jakarta dengan membawa tuntutan penghentian kriminalisasi petani dan percepatan reforma agraria.

Perkembangan nasional tersebut tidak secara langsung menentukan hasil penyidikan perkara Pantap. Namun, konteks tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria yang berujung pada proses pidana merupakan isu yang sedang mendapat perhatian publik.

Menunggu Dua Putusan

Hingga laporan pemberitaan ini disusun, penyidikan dugaan pencurian masih berlangsung di Polres Kotawaringin Timur.

Belum ada penetapan tersangka, pada saat yang sama, perkara perdata mengenai objek lahan yang sama juga belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap karena masih berada pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Dengan demikian, konflik PT Tapian Nadenggan dan warga Desa Pantap kini berjalan di dua ruang hukum yang berbeda. Yang satu berusaha menjawab siapa yang memiliki hak atas tanah sementara yang lain menyelidiki apakah telah terjadi tindak pidana sebagaimana dilaporkan. Kedua proses itu masih berlangsung.

Baca Juga : Kasus Sengketa Tanah di Palangka Raya Naik ke Tahap Penyidikan, Pensiunan PNS Sampaikan Keberatan

KaltengToday telah mengupayakan konfirmasi kepada PT Tapian Nadenggan, termasuk pelapor Lukas Sumarso melalui nomor whatsapp pribadinya, guna memperoleh penjelasan mengenai dasar laporan dugaan pencurian, status objek lahan yang dilaporkan, serta pandangan perusahaan terhadap sengketa perdata yang masih berproses.

Hingga naskah berita ini disusun, tanggapan resmi perusahaan maupun dari pihak pelapor Lukas Sumarso masih ditunggu dan akan dimuat sebagai bagian dari hak jawab apabila telah diterima.

Apa pun hasil akhirnya, perkara Pantap tidak lagi hanya berbicara mengenai sengketa 179 hektare lahan. Ia telah berkembang menjadi contoh bagaimana satu konflik agraria dapat memasuki dua jalur hukum sekaligus—perdata dan pidana—yang masing-masing memiliki mekanisme pembuktian dan proses peradilan tersendiri. [Red]