Kalteng Today – Palangka Raya, – Daerah Pemilihan I atau Dapil I DPRD Provinsi Kalteng dengan sasaran dan objek kegiatan reses dewan tim masa persidangan I tahun sidang 2020,adalah menjalankan satu fungsi dewan yaitu bidang pengawasan, khususnya dalam bidang bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Hal ini dikatakan Anggota DPRD Kalteng Kuwu Senilawati, saat membacakan hasil reses didepan gubernur saat DPRD Provinsi Kalteng melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Gubernur, Sugianto Sabran terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi Tahun 2019.
Kemudian, penyerahan naskah Raperda Kalteng tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019 oleh gubernur kepada pimpinan DPRD Kalteng, dan kemudian pembacaan laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing, pada masa persidangan I (pertama) tahun 2020, Rabu (1/7) lalu.
Kegiatan reses yang dilaksanakan pada 31 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 lalu kata Kuwu Senilawati . Dan dengan alokasi waktu tersebut dianggap cukup sangat singkat dan dirasa belum cukup, terlebih untuk kunjungan lapangan ke daerah – daerah terpencil, namun dirinya mengaku pihaknya telah mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin.
“Untuk hasil pelaksanaan reses, pertama untuk Kabupaten Gunung Mas, tepatnya di Kecamatan Mihing Raya, Desa Kampuri, kami mendapatkan info dari camat setempat bahwa untuk data penerima Bansos itu masih menggunakan data yang lama, kemudian pendataan penerima BLT dan DD didata oleh perangkat desa, selain itu bansos bantuan pangan non tunai (BPNT) dari kabupaten selama tiga bulan,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, Bansos dari Pemprov yang disalurkan oleh Dinsos, yang diperkirakan Rp. 500.000,- per sekali penyaluran, sampai saat ini belum ada kejelasan. Sedangkan dari pihak kabupaten, belum diketahui nilainya, sebab belum ada realisasinya.
Baca Juga: Tidak Ada Lagi Istilah Klaster, Penularan Covid-19 Bisa Terjadi Dimana Saja
“Hasil yang kami tahu adalah dari sisi pasokan sembako sampai saat ini masih sangat aman, namun data penerima bansos masih belum valid. Selain itu, kami juga mencatat ada beberapa titik jalan yang rusak dari arah Kota Palangka Raya ke Kota Kuala Kurun, diharapkan segera di tangani, sebab apabila tidak, maka diperkirakan akan putus,” jelasnya.
Terlebih lagi, dirinya membahkan bahwa di Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang bahwa penyaluran BPNT hanya didapat oleh 24 Kepala Keluarga dan bansos dari pihak kabupaten masih belum direalisasi dan bantuan dari pihak Pemprov juga belum ada kejelasan.
“Untuk data penerima bansos, kami memberikan saran kepada pihak kecamatan agar diperbaiki lagi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dan memaksimalkan data dari masyarakat,” tukasnya. [Red]
Discussion about this post