Catatan Merah Dari KPK Menjadi Koreksi Bagi Pihak Sekolah

Kaltengtoday.com,  Kasongan – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Katingan, Feriso meminta semua pihak sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan hati-hati. Pasalnya, sesuai rekomendasi dari KPK menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang rentan penyalahgunaan dana BOS .

” Kalimantan Tengah ini kan masuk tiga besar di Indonesia yang penggunaan dana bos mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, menjadi tugas kita di kabupaten dalam mempertanggungjawabkan penggunaan setiap anggaran yang ada termasuk dana BOS tersebut, ” Katanya, Rabu (12/6/2024)

Baca Juga :  Fraksi Gerindra DPRD Kalteng Minta Pemprov Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Dalam Penyimpangan Dana BOS

Dengan demikian, kepala sekolah yang ada di Katingan agar jangan menggunakan bantuan BOS tidak sesuai aturan. Sehingga, peringatan ini menjadi perhatian kepada seluruh pihak sekolah untuk menjalankannya sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis)

” Teguran ini sangat sering diberitahukan kepada kepala sekolah di setiap forum atau pertemuan resmi. Dengan begitu, jangan sampai ada pihak sekolah yang justru tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan dana BOS itu, ” Jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Dukcapil tersebut mengingatkan, jika ada penarikan dana seharusnya disertai dengan perencanaan belanja kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja sekolah. Bahkan, belanja barang atau jasa dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan pedoman yang ada sehingga  ketika proses pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Perguruan Tinggi Siap Berkolaborasi Dengan Pemerintah Daerah di Kalteng Tekan Penyalahgunaan Dana BOS

” Ketika ada perencanaan dalam dokumen, sehingga pihak sekolah mengetahui apa saja yang dikerjakan dan kemana saja anggaran itu dipakai. Apakah untuk rehab ringan bangunan sekolah, perbaikan meja dan kursi, kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau untuk operasional di sekolah, ” Jelasnya.

Ia menyebutkan, penggunaan dana bos yang tetap mematuhi aturan tentu akan mempengaruhi kepatuhan pihak sekolah dalam pertanggungjawaban anggaran. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak di kelola dengan sia-sia begitu saja.  [Red]