Camat Diharap Bantu Evaluasi Data Kependudukan

Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama pihak legislatif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang diikuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan camat di 12 kecamatan wilayah kabupaten setempat.

Baca juga : Pemda Gumas dan KPK RI Bahas Pencegahan Korupsi di BUMD

Sekda Gumas Yansiterson melalui Asisten I Lurand menjelaskan, terkait data kependudukan yang disinyalir kurang singkron, baik dari data di Dukcapil. Hal itu diduga, data tersebut tidak sama dengan yang ada di desa. Sehingga akan dilakukan RDP kembali.

“Ini kita menduga data tersebut tidak sama baik di dinas maupun dengan yang ada di desa, nah hal itulah pihak dewan meminta akan menjadwal kembali RDP di tanggal 26 September ini. mereka juga meminta dengan para camat supaya mengevaluasi dan mengumpulkan data dari masing-masing desa dan kelurahan,” ucap Lurand, Selasa (13/9).

Setelah data itu semua terkumpul, lanjut dia, akan disandingkan dengan data yang ada di Dukcapil ini. Ia mengakui, sampai dilakukannya RDP ini karena belum ada data yang ada dari desa dan kelurahan itu. Sehingga, tidak bisa menyamakan data antara data di di dinas dan data yang dari desa dan kelurahan.

“Diharapkan kepada camat sebelum tanggal 26 September itu data sudah lengkap semua, itu harapan dari dewan itu harus clear di tanggal 25 September maka akan dibahas dalam RDP, yang sudah dijadwalkan,” ujarnya.

Baca juga : Kondisi Banjir, Ketersedian Barang di Gumas Masih Terpenuhi

Pada kesempatan itu juga dia berpesan kepada para camat, agar lebih gencar lagi melaksanakan sosialisasi mengadakan pembinaan kepada para perangkat desa maupun masyarakat. hal itu dilakukan terkait dengan urusan administrasi kependudukan seperti bayi yang baru lahir dicatat, dan seterusnya.

“Mereka yang ada di kecamatan itu harus mencatat seperti ada warga yang meninggal dilaporkan untuk dicatat, bayi baru lahir dicatat, ini harapan kita ada kesadaran masyarakat supaya melaporkan hal terkait kependudukan itu,” kata Lurand. [Red]