Bupati dan Forkopimda Bartim Bahas Pertanahan Dengan DPR RI dan Wamen ATR/BPN di Palangka Raya

Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Komisi II DPR RI beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) mengunjungi Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah dan berdialog pula dengan Bupati Barito Timur M Yamin, yang didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pada pertemuan yang berlangsung di Palangka Raya kemarin (Kamis, 23/4/2026), Pemkab Bartim menyatakan komitmen mendukung penataan dan pengelolaan sumberdaya agraria yang berkeadilan.

Baca Juga : Pelaku Usaha di Ingatkan Menteri ATR/BPN untuk Tunaikan Kewajiban Plasma ke Masyarakat

Komisi II DPR RI, menyatakan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas menghadiri Reforma Agraria (GTRA), yang diharapkan akan melakukan inventarisasi kawasan hutan yang jadi obyek reforma agraria. Selain itu, GTRA juga diharapkan mampu m menangani persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan di daerah.

Perlindungan pada masyarakat hukum adat juga jadi perhatian utama GTRA, dan di situ masyarakat adat didorong mendapatkan kepastian hukum atas hak ulayat, melalui skema konsesi yang diakui negara.

“Pemerintah pusat memiliki kebijakan strategis terkait pengelolaan sumberdaya agraria. Kebijakan ini diarahkan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalkan konflik, ” kata Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah, juga memaparkan beberapa permasalahan agraria di Kalteng. Di antaranya tantangan penyelesaian konflik lahan dan sinkronisasi tata ruang.

Baca Juga : UPR Tanda Tangani MoU Dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalteng

Menurut informasi yang dilansir dari laman Diskominfo Bartim tadi (Jumat, 24/4/2026), menanggapi hal ini, Pemkab Bartim akan segera melakukan langkah konkret. Di antaranya, pemercepatan revisi Perda tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Lingkungan (RDTL).

Dan dalam waktu dekat, rapat koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) akan dijadwalkan dalam waktu dekat, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di daerah.  [Red]