Kalteng Today – Sampit, – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Hj. Darmawati menilai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kotim sampai saat ini belum mampu memberikan apa jadi harapan bersama dalam peningkatan (PAD).
“Kami meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap BUMD. Apa kendala yang dihadapi, masalah sumber daya manusianya atau ada kendala lain, sehingga sampai dengan saat ini tidak menghasilkan apa-apa,” kata Darmawati, Kamis, Sabtu (24/4/2021) kepada kaltengtoday.com di Sampit.
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, telah mendirikan BUMD per 1 Agustus 2019 lalu dan hal ini sudah hampir 2 tahun berjalan, namun sangat disayangkan masih belum ada gebrakan apa-apa terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.
“Awalnya kita sama-sama menaruh harapan besar terkait dibentuknya BUMD itu untuk ikut berkontribusi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” ungkapnya.
Darmawati mengaku belum mengetahui penyebab BUMD Habaring Hurung belum juga berjalan sesuai harapan. Selama ini, pemerintah kabupaten juga belum ada memberi penjelasan kepada DPRD terkait seperti apa rencana pengembangan BUMD tersebut.
Jika berbagai kegiatan digarap BUMD, maka daerah akan mendapat pemasukan berupa pendapatan asli daerah atau PAD.
Selain itu, pengawasannya juga akan mudah sehingga misi pelayanan yang diemban pemerintah kabupaten juga bisa dijalankan melalui BUMD.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Kotim,Segera Respon Aspirasi Kebijakan Larangan Truk Masuk Kota
Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan posisi Halikinnor yang kini menjabat sebagai Bupati Kotim, seharusnya bisa lebih leluasa mendorong pengembangan BUMD Habaring Hurung sesuai konsep dan rencana pembentukannya.
“Jika ada keseriusan, BUMD bisa berjalan sesuai harapan. Kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Berbeda halnya jika memang direksi BUMD merasa tidak sanggup mengemban amanah tersebut, maka akan sulit berkembang,” Demikian Darmawati.[Red]
Discussion about this post