BPBPK Kalteng Ikuti Sosialisasi Unit Layanan Pengaduan

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat menggelar Sosialisasi Unit Layanan Pengaduan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kegiatan ini bertempat di Luwansa Hotel Jalan G.Obos Palangka Raya Jumat (23/6/2023). Sosialisasi ini diikuti BPBPK provinsi dan BPBD kabupaten/kota se-Kalteng

Dalam arahannya Plt. Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib menyampaikan ia menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut, karena Kalteng menjadi salah satu pusat perhatian dari BNPB terutama terkait bantuan sarana dan prasarana yang sudah disalurkan.

“Bantuan yang telah diterima tersebut berupa Sarpras dua unit heli yang dapat dioperasikan untuk melaksanakan patroli dan sekaligus melaksanakan water bombing,” katanya.

Pada saat ini, menurutnya bantuan peralatan tersebut sangat diperlukan di Kalteng terutama helikopter, sejak kedatangannya di Palangka Raya tanggal 11 Juni 2023 aktif melaksanakan patroli setiap hari dan juga melaksanakan bombing pada daerah yang tidak terjangkau dan tidak ada akses jalan darat, sehingga dengan adanya Sarpras tersebut sangat terbantu.

Toyib juga menyampaikan, Kalteng sudah mengusulkan kembali untuk penambahan Sarpras, sesuai amanat Kepala BNPB saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kalteng, pada saat melaksanakan apel gelar personil, sarana dan prasarana, Kepala BNPB menyampaikan akan ada tambahan bantuan dua unit mobil, peralatan, Teknologi Modifikasi Cuaca dan kendaraan operasional roda dua, Alat Pelindung Diri dan lain-lain sebagainya.

“Kegiatan sosialisasi unit layanan pengaduan merupakan satu salah langkah maju pemerintah di era demokrasi yang membawa masyarakat dapat mengkritisi program dan kegiatan pemerintah melalui unit layanan pengaduan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus dapat menyikapi secara bijak dengan menerima kebijakan tersebut dan tidak punya pilihan selain bergerak mengikuti arus perubahan zaman dengan menerbitkan aturan-aturan baru menyesuaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

“Perubahan cepat perilaku masyarakat menuntut perubahan pola pikir dan pola kerja Aparatur Pemerintah. Seluruh aparatur pemerintah wajib meningkatkan pengetahuan dan skill mengikuti tren pesatnya perkembangan teknologi informasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan aparatur pemerintah sendiri dengan penuh kesadaran harus keluar dari zona nyaman saat ini menuju pola kerja dinamis/agile.

“Aparatur pemerintah harus secara berkala mengikuti perkembangan pengetahuan, teknologi dan skill baik melalui kegiatan resmi seperti Diklat, Bimtek dan lain-lain ataupun belajar secara mandiri melalui media elektronik dan media sosial,” terangnya

“Saya apresiasi pihak BNPB yang menjadikan Kalteng menjadi salah satu tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini. Saya berharap BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng dapat menerima materi ini dan dapat mengaplikasinya di lapangan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Inspektur III BNPB Saeful Alam menyampaikan bahwa BNPB secara rutin melaksanakan sosialisasi ini sebagai awal pencegahan anti korupsi bekerja sama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng.

“Intinya sederhana, semua apa yang dikerjakan oleh BNPB, BPBD dan Instansi lainnya adalah semua pertanggungjawabannya adalah sama dan semua pertanggungjawabannya jelas, pertanggungjawaban kepada rakyat juga sama dan tidak merugikan negara sesuai dengan fungsinya,” tutupnya. [Red]