Kalteng Today – Buntok, – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Barito Selatan (Barsel) melaksanakan peninjauan di Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak tersalurkan kepada masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, pansus telah bertemu dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta beberapa tokoh masyarakat di Balai Desa Tarusan, guna mendengarkan langsung keterangan dari masyarakat terkait BLT-DD tersebut.
“Tadi jelas apa yang disampaikan masyarakat bahwa dana desa itu sudah cair dari pemerintah daerah, tapi tidak tersalurkan ke penerima BLTnya,” ucap Ketua Pansus, H Raden Sudarto SH kepada kaltengtoday, Sabtu (1/5/2021).
Ia mengatakan, pihaknya dari Pansus akan segera merekomendasikan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa permasalahan ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, pihaknya akan melengkapi data-data terkait permasalahan tersebut, seperti hasil audit dari inspektorat serta apa yang disampaikan oleh masyarakat Desa Tarusan.
“Hasil audit inspektorat nanti kami akan pinta, sebagai bahan kami melengkapi data-data untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga : Pendekatan Agamis, Agar Tahanan di Polres Barsel Lebih Baik
Masih dikatakan wakil rakyat itu, dari keterangan Kepala Desa (Kades) Tarusan yang disampaikan kepada dirinya, bahwa yang mengelola dan mencairkan dana desa tanpa sepengetahuan Kades dan Ketua BPD adalah bendahara desa.
“Kita sudah ketemu dengan Kades Tarusan dan sudah berbicara tentang hal itu. Dia mengatakan betul bahwa yang mencairkan dana desa tanpa sepengetahuan mereka adalah bendahara,” terang politisi PDI-Perjuangan itu.
Untuk diketahui, dampak dari tidak cairnya dana desa tersebut ialah, masyarakat tidak dapat menikmati air bersih dan tidak bisa menikmati penerangan listrik akibat dana pengelolaan listrik desa yang tidak ada, serta keluarga penerima manfaat BLT-DD harus gigit jari akibat permasalahan itu. [Red]
Discussion about this post