Kaltengtoday.com, Sampit – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Sampit bukan lagi sekadar keluhan rutin warga. Ia telah menjelma menjadi potret kegagalan pengawasan distribusi energi yang dibiarkan berlarut.
Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini menjadi pemandangan harian—truk logistik, mobil pribadi, hingga kendaraan usaha kecil saling berebut sisa pasokan yang kian tak pasti.
Di tengah kondisi ini, desakan terhadap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menguat. Bukan sekadar diminta memantau dari balik meja di Jakarta, lembaga tersebut dituntut turun langsung ke Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan apakah ini soal kuota, atau justru permainan distribusi yang dibiarkan?
Baca Juga : Petugas SPBU Dibekali Pelatihan Cegah dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran
Indikasi yang muncul justru mengarah pada persoalan klasik yang tak pernah benar-benar diselesaikan—kebocoran distribusi. Praktik pelangsiran yang berlangsung terang-terangan, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh sektor industri, menjadi isu yang terus berulang tanpa penindakan tegas.
Dalam situasi seperti ini, negara seolah kehilangan kendali atas barang yang seharusnya dilindungi untuk masyarakat kecil.
“BPH Migas tidak boleh hanya menjadi penonton. Harus turun langsung ke Kotim dan menindak tegas pihak-pihak yang bermain,” tegas Abadi, anggota DPRD Kotawaringin Timur, yang ikut menyoroti kondisi tersebut.
Dampaknya mulai terasa nyata. Distribusi barang tersendat, biaya logistik merangkak naik, dan warga dipaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh di atas ketentuan subsidi. Ironisnya, semua ini terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu simpul ekonomi penting di Kalimantan Tengah.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka: ke mana aliran BBM subsidi itu sebenarnya? Jika kuota tersedia, tetapi SPBU cepat kehabisan, maka ada rantai distribusi yang bocor dan itu bukan rahasia baru.
Baca Juga : SPBU di Wilayah Rungan Berkobar, Satu Orang Luka Ringan
Tanpa langkah konkret dari BPH Migas dan Pertamina, situasi ini berpotensi menyeret daerah pada tekanan inflasi yang lebih luas. Krisis ini bukan sekadar soal antrean, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal.
Masyarakat tidak membutuhkan janji. Mereka menunggu tindakan: audit terbuka terhadap distribusi BBM, sistem pengawasan digital yang benar-benar berjalan, dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku penimbunan maupun pelangsiran terorganisir.
Sampai hari ini, yang terlihat baru satu: antrean makin panjang, sementara kehadiran negara masih dipertanyakan.[Red]
Discussion about this post