Kaltengtoday.com, Sampit – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Tengah semakin memicu keresahan masyarakat. Antrean panjang kendaraan kembali terlihat di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mulai dari Palangka Raya, Sampit hingga Pangkalan Bun. Warga rela mengantre berjam-jam bahkan bermalam demi mendapatkan solar subsidi maupun Pertalite.
Situasi tersebut memantik kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah, M. Zainal, meminta PT Pertamina Patra Niaga berhenti menyampaikan klaim “stok aman” jika kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Jangan hanya bicara kuota aman di media, sementara rakyat harus mengantre berjam-jam bahkan hingga bermalam di SPBU. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini tindakan nyata, bukan sekadar angka statistik,” tegas Zainal, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, ada jurang besar antara pernyataan resmi Pertamina dengan fakta yang dirasakan masyarakat. Di satu sisi distribusi disebut lancar, namun di sisi lain antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter.
“Kalau stok memang aman, kenapa antrean sampai satu kilometer? Kenapa sopir truk sampai tidur dua malam di SPBU? Ini logika sederhana. Jangan anggap rakyat bodoh,” katanya.
Zainal mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan turun langsung mengecek kondisi di SPBU, bukan hanya merilis data dari balik meja.
“Cek pompa, cek mobil tangki, lihat sendiri berapa jam warga antre. Itu data yang sebenarnya,” ujarnya.
Kelangkaan BBM kini mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sopir angkutan barang terlambat mendistribusikan sembako, pengemudi ojek kehilangan penghasilan, sementara nelayan di wilayah pesisir kesulitan melaut akibat sulit memperoleh solar.
“Kalau dibiarkan terus, ini bisa menjadi bom waktu. Harga barang naik, inflasi naik, rakyat kecil yang paling terdampak,” ucapnya.
Di tengah polemik tersebut, mantan Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur, H. Supriyadi, menilai akar persoalan utama berada pada ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan BBM di lapangan.
Menurut Supriyadi, solusi paling realistis saat ini adalah menambah kuota distribusi BBM subsidi, terutama solar, ke wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya.
Baca Juga :
“Kalau barangnya cukup, masyarakat tidak akan rebutan. Solusinya ya tambah kuota. Itu rumusnya dari dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi saat ini diperparah karena banyak pengecer BBM di pinggir jalan sudah kehabisan stok. Akibatnya, masyarakat yang biasanya membeli BBM eceran kini seluruhnya bergantung pada SPBU.
“Pengecer sudah kosong. Akhirnya semua masyarakat berjubel di SPBU karena barangnya memang kurang,” katanya.
Selain itu, Supriyadi menilai perhitungan kebutuhan BBM daerah selama ini belum sepenuhnya akurat. Banyak kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi BBM di Kotim namun tidak masuk dalam data resmi konsumsi daerah.
Belum lagi distribusi BBM ke pelosok serta dugaan pelangsiran yang disebut ikut mengurangi pasokan di lapangan.
“Data kendaraan biasanya hanya berdasarkan Samsat. Kendaraan plat luar tidak terdata, tapi tetap isi BBM di sini,” ujarnya.
Meski demikian, Supriyadi tidak sepakat jika solusi utama hanya diarahkan pada penertiban pengecer. Menurutnya, selama stok mencukupi dan distribusi berjalan baik, maka kondisi di masyarakat akan kembali stabil dengan sendirinya.
“Orang ribut itu karena barangnya kurang. Kalau distribusi cukup, minyak akan mengalir sendiri di masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga :
Ia pun meminta pemerintah daerah segera bergerak cepat berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina untuk menambah pasokan BBM sebelum situasi semakin memanas seperti keributan yang sempat terjadi di SPBU Samuda beberapa hari lalu.
Sementara itu, PWI Kalteng juga mendesak Pertamina membuka data distribusi BBM secara transparan, mulai dari kuota harian tiap SPBU hingga realisasi pengiriman di lapangan.
“Kalau memang ada mafia BBM, tangkap. Kalau distribusi tersendat, benahi. Jangan rakyat terus yang dikorbankan,” pungkas Zainal. [Red]
Discussion about this post