Bambang Irawan Tegaskan Siap Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat Soal Sengketa Lahan Dengan PBS

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan berkomitmen untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang berkaitan dengan sengketa lahan dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS).

Permasalahan ini, menurutnya, menjadi salah satu aduan yang paling banyak diterima oleh para legislator, dan bahkan beberapa kelompok masyarakat telah langsung menemui Komisi II untuk meminta penyelesaian sengketa tersebut.

“Ada beberapa kelompok masyarakat yang menemui kita di komis II dan itu mau kita follow up atau menindaklanjuti,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng ini kepada awak media, Jumat (7/3/2025).

Baca Juga : Aktivitas PBS di Kapuas Mendapat Sorotan dari Legislator

Politis PDI Perjuangan Kalteng ini menuturkan, salah satu tugas utama Komisi II adalah melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pihak yang memanfaatkan sumber daya alam di Kalteng.

Maka dari itu, ia menekankan, setiap laporan yang masuk akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Ada beberapa kemarin di komisi II, surat masuk meminta RDP dan segala macam dan itu teladan dan kita harus kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Pihaknya juga akan memastikan setiap pengaduan diproses secara adil dan jika pengaduan dari masyarakat terbukti tidak berdasar, maka pihak DPRD akan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Akan tetapi, apabila aduan tersebut benar, DPRD akan meminta PBS terkait untuk segera menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak merugikan banyak pihak.

“Jika masyarakat yang benar, kami akan bertanya kepada perusahaan apakah mereka bersedia menyelesaikan masalah ini atau tidak,” tuturnya.

Baca Juga : PBS Punya Tanggung Jawab Terhadap Peningkatan SDM

Bambang juga menekankan, PBS yang tidak mau menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat sebaiknya ditutup dan digantikan dengan investasi lainnya.

“Kalau ada perusahaan yang tidak mau menyelesaikan masalah dengan masyarakat, lebih baik ditutup saja. Banyak investor lain yang ingin berinvestasi di Kalteng. Jangan sampai keberadaan perusahaan malah menyengsarakan rakyat,” tutupnya. [Red]