Bahas CSR, Dewan Adakan RDP dengan PBS dan Pemda Gumas

kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pemerintah Derah (Pemda) Gumas dan pihak perusahan besar swasta (PBS). Hal tersebut, membahas terkait dana CSR yang dikucurkan ke Pemda setempat.

Dalam kegiatan RDP tersebut, tampak hadir Wakil Ketua DPRD Gumas Binartha, Pj Sekda Richard FL, Ketua Komisi II Nomi Aprilia, Rayaniatie Djangkan, Untung J Bangas, Lily Rusnikasie, Sahriah, Elvie Esie, Evandi, lalu dari DPMPTSP Gumas Harpaseno, Dispertan Eryantoni, Haga, dan Sekretaris Bapenda Yuelis Untung.

Baca Juga  :  Komisi 4 Rapat Dengar Pendapat Dengan KONI

Wakil Ketua DPRD Gumas Binartha saat membuka kegiatan langsung memberikan materi terkait penyaluran dana CSR yang masuk ke Pemda Gumas terkait untuk pembangunan atau untuk pembangunan di sarana olahraga.

“Kita mengharapkan semua CSR yang ada dari PBS yang ada di Kabupaten Gumas agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga bisa dinikmati juga oleh masyarakat kita,” ucap Binartha, Selasa (25/7).

Selain itu menurut dia, pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Gumas harus bisa memantau apa saja yang sudah diberikan, serta bentuknya untuk apa sehingga ada sinkronisasi data dari perusahan yang memberikan bantuan CSR kepada masyarakat.

“Kita ingin ini semua harus ada pemantauan dari OPD terkait penggunaan daripada pemberian CSR tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan, karena itu CSR itu tidak bisa digunakan SPJnya melalui dana DD atau ADD,” ujarnya.

Baca Juga  :  Bahas Persiapan Pilkades, DPRD Barsel Gelar Rapat Dengar Pendapat

Sementara itu, Anggota DPRD Gumas Untung J Bangas menerangkan, pemberian dari dana CSR tersebut harus ada manfaat oleh masyarakat, apalagi soal tenaga kerjanya juga harus ada dari daerah, mengingat masyarakat di Gumas juga punya kewenangan untuk bekerja di perusahan.

“Saya harap dengan PBS-PBS yang ada di Kabupaten Gumas kita ini supaya memberikan CSR itu punya manfaat untuk pembangunan supaya dapat dinikmati oleh masyarakat, terlebih penerimaan karyawan juga harus bisa orang lokal di dalam perusahan itu,” harap dia.  [Red]