Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, mendorong keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam sosialisasi larangan illegal fishing untuk memperkuat upaya pencegahan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
Ardianto menilai edukasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Barito Utara melalui kampanye “Stop Illegal Fishing” perlu diperluas hingga ke desa-desa. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui dampak kerusakan lingkungan, tetapi juga perlu memahami konsekuensi hukum dari penggunaan cara-cara penangkapan ikan yang dilarang.
Baca Juga: Digitalisasi Pendidikan Diperkuat, Guru Didorong Maksimalkan IFP Merah Putih
“Kami sangat mendukung kampanye Stop Illegal Fishing yang dilakukan DKPP Barito Utara. Kalau bisa, sosialisasi ini berdampingan dengan APH agar masyarakat memahami aturan sekaligus konsekuensi hukumnya,” ujar Ardianto, Selasa (11/8/2026).
Ia mengatakan penggunaan setrum, bahan beracun, bahan peledak maupun metode terlarang lainnya tidak hanya mengancam ikan yang menjadi sasaran, tetapi juga ikan-ikan kecil dan bibit ikan yang berperan dalam menjaga keberlangsungan populasi.
Menurutnya, edukasi dan pengawasan harus berjalan beriringan. Pemerintah bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat, sedangkan pengawasan diperlukan untuk memastikan larangan tersebut benar-benar dipatuhi.
Baca Juga: Nety Herawati Apresiasi Workshop Cipta Lagu Anak dan APE oleh HIMPAUDI
“Dengan adanya APH, masyarakat bisa lebih sadar dan mengerti bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi sejak awal masyarakat sudah mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, termasuk konsekuensi hukumnya,” katanya.
Ardianto menegaskan keterlibatan APH dalam sosialisasi bukan semata-mata untuk menimbulkan ketakutan, melainkan memberikan pemahaman langsung mengenai aturan dan dampak hukum jika terjadi pelanggaran.
Baca Juga: Soroti Tanggung Jawab Perusahaan, DPRD Minta Penanganan Genangan KM 34 Diawasi Ketat
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi aktivitas perairan dan melaporkan apabila menemukan praktik penangkapan ikan menggunakan cara-cara yang merusak.
“Pemerintah tidak mungkin melakukan pengawasan sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga sungai dan sumber daya ikan yang ada di Barito Utara,” ujarnya.
Ardianto berharap penguatan edukasi, pengawasan, dan penegakan aturan dapat menjaga sumber daya perikanan Barito Utara agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. [Red]
Discussion about this post