Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota DPD RI. Agustin Teras Narang menyebutkan bahwa masalah infrastruktur menjadi hal yang sangat mendasar dan mendesak di Kabupaten Katingan, terutama di wilayah Katingan Hulu yang banyak jalannya rusak parah.
“Selain itu konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan tersendiri yang diharapkan mendapat atensi bersama,” katanya, Senin (4/5/2026).
Teras Narang mengungkapkan. bahwa ini merupakan catatan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan dalam pertemuan pihaknya bersama unsur pimpinan daerah, Rabu (29/4/2026) lalu.
Lebih lanjut, pihaknya juga berkesempatan membincangkan tantangan dan peluang pembangunan di Katingan.
Baca Juga : KMHDI Kalteng Silaturahmi dengan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang
“Wakil rakyat lainnya dari Katingan menyampaikan kebijakan efisiensi menambah berat kondisi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan,” ungkapnya.
Terlebih, menurutnya bahwa hal tersebut diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang menyebut APBD selama 4 bulan terakhir hanya sekitar Rp200 miliar yang dipakai untuk berbagai kebutuhan pemerintahan termasuk pembangunan wilayah.
“Terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam menjalankan banyak pembangunan termasuk infrastruktur yang disorot oleh para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Katingan,” tuturnya.
Mantan Gubernur Kalteng ini mengungkapkan, Kabupaten Katingan juga mengalami tantangan dalam menyelaraskan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027 mendatang.
“Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena belanja pegawai di Kabupaten Katingan sudah mencapai 40 persen, plus PPPK menjadi sekitar 52 persen,” jelasnya.
Pada sisi lain, Kabupaten Katingan sebagaimana juga Kalteng, memiliki luas wilayah yang terbilang menantang dengan masalah tata ruang yang belum juga tuntas untuk dioptimalkan mendukung pembangunan daerah.
“Untuk itu saya mendorong agar semua pihak berkolaborasi dan bersinergi. Sebagaimana Gubernur Kalteng beberapa waktu lalu menyebut akan mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dan tokoh-tokoh Kalteng untuk menghadapi situasi sulit belakangan ini,” terangnya.
Terkait Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teras menyebutkan bahwa memang telah menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBD.
Baca Juga : Agustin Teras Narang Soroti RUU Tentang Provinsi Kalteng
Selain ada kewajiban memenuhi Undang-Undang, daerah juga menghadapi situasi geopolitik global dan arah pemerintahan nasional yang makin menantang.
“Secara jujur saya katakan, bahwa negara saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi defisit anggaran juga akan memicu terjadinya kesenjangan dan mengakibatkan munculnya banyak tantangan di lapangan,” imbuhnya.
Untuk itu, ia menekankan agar semua jajaran pemerintahan, wakil rakyat dari berbagai tingkatan, wakil daerah, akademisi, aktivis, serta tokoh-tokoh masyarakat mesti berpadu untuk menghadapinya.
Discussion about this post