Kalteng Today
  • Berita
  • Eksekutif & Legislatif
    • Legislatif
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Barito Selatan
      • DPRD Barito Timur
      • DPRD Barito Utara
      • DPRD Gunung Mas
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Katingan
      • DPRD Kotawaringin Barat
      • DPRD Kotawaringin Timur
      • DPRD Lamandau
      • DPRD Murung Raya
      • DPRD Palangka Raya
      • DPRD Pulang Pisau
      • DPRD Seruyan
      • DPRD Sukamara
    • Eksekutif
      • Pemprov Kalimantan Tengah
      • Pemkab Barito Selatan
      • Pemkab Barito Timur
      • Pemkab Barito Utara
      • Pemkab Gunung Mas
      • Pemkab Kapuas
      • Pemkab Katingan
      • Pemkab Kotawaringin Barat
      • Pemkab Kotawaringin Timur
      • Pemkab Lamandau
      • Pemkab Murung Raya
      • Pemkab Pulang Pisau
      • Pemkab Seruyan
      • Pemkab Sukamara
      • Pemko Palangka Raya
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • Tips Trik
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Cek Fakta
  • Opini
No Result
View All Result
  • Berita
  • Eksekutif & Legislatif
    • Legislatif
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Barito Selatan
      • DPRD Barito Timur
      • DPRD Barito Utara
      • DPRD Gunung Mas
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Katingan
      • DPRD Kotawaringin Barat
      • DPRD Kotawaringin Timur
      • DPRD Lamandau
      • DPRD Murung Raya
      • DPRD Palangka Raya
      • DPRD Pulang Pisau
      • DPRD Seruyan
      • DPRD Sukamara
    • Eksekutif
      • Pemprov Kalimantan Tengah
      • Pemkab Barito Selatan
      • Pemkab Barito Timur
      • Pemkab Barito Utara
      • Pemkab Gunung Mas
      • Pemkab Kapuas
      • Pemkab Katingan
      • Pemkab Kotawaringin Barat
      • Pemkab Kotawaringin Timur
      • Pemkab Lamandau
      • Pemkab Murung Raya
      • Pemkab Pulang Pisau
      • Pemkab Seruyan
      • Pemkab Sukamara
      • Pemko Palangka Raya
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • Tips Trik
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Cek Fakta
  • Opini
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Kalteng Today

Adian Napitupulu Menilai Solidaritas Kabinet Berpotensi Terganggu

by Mulia Gumi
31/10/2020
A A
Adian Napitupulu Menilai Soliditas Kabinet Berpotensi Terganggu

Adian Napitupulu. (Ist)

Kalteng Today – Palangka Raya, – Sekretaris Jenderal  Perhimpunan Aktivis Nasional (Sekjen PENA 98), Adian Napitupulu mengungkapkan akan sangat menarik sekali untuk mencermati peringatan Sekjen PDI Perjuangan yang melihat  soliditas kabinet yang berpotensi terganggu oleh imajinasi menteri yang berambisi untuk maju di Tahun 2024.

“Sekjen PDI Perjuangan  punya banyak mata dan telinga untuk mendapatkan informasi baik secara formal maupun informal, secara struktural maupun non struktural. Peringatan Sekjen PDI Perjuangan tidak bisa dianggap angin lalu karena tentu Sekjen PDI Perjuangan  telah melakukan verifikasi berlapis terhadap semua informasi dan data dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah,” kata Sekjen PENA 98, Adian Napitupulu, Sabtu (31/10).

Dirinya menjelaskan, peringatan serupa pernah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan jauh hari sebelumnya yaitu menjelang pelantikan kabinet 2019 lalu. Sebagai Partai Politik, boleh jadi ketika peringatan pertama dan dua tidak disikapi dengan serius maka tidak tertutup kemungkinan pernyataan politik menjadi tindakan politik konstitusional dalam beragam bentuknya.

Baca Juga: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perlu Diwaspadai

“Mungkin apa yang dialami oleh Menteri sebelumnya bisa dipetik jadi pelajaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, peringatan ini tentunya berangkat dari upaya Sekjen PDI Perjuangan untuk menjaga Presiden, Joko Widodo dari potensi – potensi negatif yang  merugikan akibat ambisi menteri tersebut seperti menyebarkan program yang tidak lebih dari gimmick, tanpa dampak positif yang bisa dirasakan rakyat, terlebih lagi dalam situasi pandemi Virus Korona seperti saat ini.

“Siapa menteri yang dimaksud Sekjen PDI Perjuangan? Menurut saya barangkali menteri tersebut boleh jadi mengarah pada  Erick Thohir. Tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di google seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media juga di konten konten Youtube mudah didapatkan,” bebernya.

Dirinya juga menekankan, sebagai contoh terdekat dalam satu bulan terakhir ini, ada ribuan spanduk puja puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota. Spanduk itu dicurigai secara jumlah mengalahkan spanduk kampanye masker Presiden.

“Tragisnya, spanduk spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu berdekatan dengan maraknya aksi – aksi Omnibus Law yang ditujukan pada DPR RI dan Presiden. Spanduk puja puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis dipasang disaat Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri terlebih lagi spanduk itu tersebar disaat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi demonstrasi yang marak. Promosi diri di saat seluruh elemen Bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi tentu merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani di urutan terakhir,” tegasnya.

Baca Juga: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perlu Diwaspadai

Adian menurutkan, dalam situasi ini sebaiknya menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga presiden. Sedangkan ambisi menuju 2024 sebaiknya direndam terlebih dulu, agar kabinet tetap solid tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini.

“Daripada Erick menebar Gimmick  dan spanduk mungkin lebih baik serius membenahi BUMN, sehingga  tidak mengganti Direksi di BUMN yang sama tiga atau empat bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN. Gimmick seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin Korona di Bulan November tidak perlu disampaikan agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan,” ungkapnya.

Menteri harusnya menjadi jawaban dari kebingungan rakyat, namun sebaliknya pernyataan Erick tentang harga Vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah ubah justru membingungkan rakyat dan membuat gaduh dimana mana.

“Kegaduhan ini bisa berdampak negatif juga kepada presiden dan memastikan harga vaksin yang terjangkau serta disampaikan secara transparan, tidak berubah – ubah, tentu bisa menghindari tuduhan maupun dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi,” tekannya.

Adian menerangkan, Kementerian BUMN harus berbenah, agar lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya, sebab rakyat tentu heran jika rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang, di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang sementara justru di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat.

Baca Juga: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perlu Diwaspadai

“Rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi asas – asas pemerintahan yang baik justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan Rangkap Jabatan. Disaat Jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pengangguran bertambah tapi disaat yang sama justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan tentu merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan rakyat,” tambahnya.

Seharusnya, momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menterinya. Evaluasi yang tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya.

“Presiden perlu memeriksa siapa menteri yang berbisnis dan mencari keuntungan dari jabatan, siapa menteri yang diam diam di duga menyiapkan “tim sukses” 2024 melalui penempatan ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya negara, mana menteri yang selalu gaduh dan kontradiktif dalam beragam pernyataannya, semua itu jika dibiarkan kelak akan menjadi beban memberatkan dan merusak citra presiden,” timpalnya.

“Dalam sejarah politik berbagai bangsa kita bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana,” pungkasnya. [Red]

Tags: PDI PerjuanganPolitik

Baca Juga

Sengketa Pilkades Rantau Betung Memanas, Calon Nomor Urut 2 Tolak Hasil Mediasi dan Siap Tempuh Jalur PTUN

Sengketa Pilkades Rantau Betung Memanas, Calon Nomor Urut 2 Tolak Hasil Mediasi dan Siap Tempuh Jalur PTUN

05/08/2026

...

Warga Dayak di Kotim Laporkan Sejumlah Pejabat Daerah Ke KPK

Warga Dayak di Kotim Laporkan Sejumlah Pejabat Daerah Ke KPK

04/08/2026

...

Anggota DPR RI Sigit Nilai Gugatan Perdata PT. BAP Sinarmas Grup Ngawur !!!

Anggota DPR RI Sigit Nilai Gugatan Perdata PT. BAP Sinarmas Grup Ngawur !!!

03/08/2026

...

Pemeriksaan Setempat Jadi Babak Krusial Sengketa Lahan Sebabi Dan Gugatan Perdata 104 Miliar Kepada Pejabat Daerah

Pemeriksaan Setempat Jadi Babak Krusial Sengketa Lahan Sebabi Dan Gugatan Perdata 104 Miliar Kepada Pejabat Daerah

01/08/2026

...

Konflik Agraria Dibawa ke Kementan, Warga Kotim Minta Negara Tegakkan Kewajiban Plasma

Konflik Agraria Dibawa ke Kementan, Warga Kotim Minta Negara Tegakkan Kewajiban Plasma

01/08/2026

...

Discussion about this post

ARTIKEL TERBARU

Sengketa Pilkades Rantau Betung Memanas, Calon Nomor Urut 2 Tolak Hasil Mediasi dan Siap Tempuh Jalur PTUN
Berita

Sengketa Pilkades Rantau Betung Memanas, Calon Nomor Urut 2 Tolak Hasil Mediasi dan Siap Tempuh Jalur PTUN

05/08/2026
Warga Dayak di Kotim Laporkan Sejumlah Pejabat Daerah Ke KPK
Berita

Warga Dayak di Kotim Laporkan Sejumlah Pejabat Daerah Ke KPK

04/08/2026
Anggota DPR RI Sigit Nilai Gugatan Perdata PT. BAP Sinarmas Grup Ngawur !!!
Berita

Anggota DPR RI Sigit Nilai Gugatan Perdata PT. BAP Sinarmas Grup Ngawur !!!

03/08/2026
Pemeriksaan Setempat Jadi Babak Krusial Sengketa Lahan Sebabi Dan Gugatan Perdata 104 Miliar Kepada Pejabat Daerah
Berita

Pemeriksaan Setempat Jadi Babak Krusial Sengketa Lahan Sebabi Dan Gugatan Perdata 104 Miliar Kepada Pejabat Daerah

01/08/2026
Konflik Agraria Dibawa ke Kementan, Warga Kotim Minta Negara Tegakkan Kewajiban Plasma
Berita

Konflik Agraria Dibawa ke Kementan, Warga Kotim Minta Negara Tegakkan Kewajiban Plasma

01/08/2026
Jejak Sawit di Ujung Peta, Warga Adat Dayak Desak ATR/BPN Bongkar Tabir Empat HGU
Berita

Jejak Sawit di Ujung Peta, Warga Adat Dayak Desak ATR/BPN Bongkar Tabir Empat HGU

01/08/2026

Kalteng Today

Ikuti Kami di Media Sosial

TrustWorthy News

Rubrik

  • Berita
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Nasional
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • Tips Trik

Download Aplikasi

Rubrik

  • Berita
  • Ekonomi
  • Nasional
  • Olahraga
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Tips Trik

Download Aplikasi

© Hak cipta 2022 Kaltengtoday.com | Hak cipta dilindungi hukum.

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Info Iklan

No Result
View All Result
  • Berita
  • Eksekutif & Legislatif
    • Legislatif
      • DPRD Kalteng
      • DPRD Barito Selatan
      • DPRD Barito Timur
      • DPRD Barito Utara
      • DPRD Gunung Mas
      • DPRD Kapuas
      • DPRD Katingan
      • DPRD Kotawaringin Barat
      • DPRD Kotawaringin Timur
      • DPRD Lamandau
      • DPRD Murung Raya
      • DPRD Palangka Raya
      • DPRD Pulang Pisau
      • DPRD Seruyan
      • DPRD Sukamara
    • Eksekutif
      • Pemprov Kalimantan Tengah
      • Pemkab Barito Selatan
      • Pemkab Barito Timur
      • Pemkab Barito Utara
      • Pemkab Gunung Mas
      • Pemkab Kapuas
      • Pemkab Katingan
      • Pemkab Kotawaringin Barat
      • Pemkab Kotawaringin Timur
      • Pemkab Lamandau
      • Pemkab Murung Raya
      • Pemkab Pulang Pisau
      • Pemkab Seruyan
      • Pemkab Sukamara
      • Pemko Palangka Raya
  • Hiburan
  • Gaya Hidup
  • Tips Trik
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Cek Fakta
  • Opini

© Hak cipta 2021 Kaltengtoday.com | Hak cipta dilindungi hukum.