Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid mengungkapkan bahwa dirinya beberapa waktu lalu telah mendengarkan aspirasi dari sejumlah pendamping desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam kegiatan Reses Perseorangan.
“Saya berdialog dengan pendamping desa untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pemberdayaan masyarakat desa. Hasil reses yang saya peroleh ini nantinya akan saya sampaikan ke pemerintah,” katanya kepada awak media, Senin (3/3/3025).
Politisi PAN Kalteng ini menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi pendamping desa kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalteng.
Baca Juga : Warga Kahayan Hilir Sampaikan Aspirasi ke Tim Reses Dapil V Kalteng
Maka dari itu, ia menekankan pentingnya membangun hubungan antara DPRD dan pendamping desa agar setiap permasalahan yang muncul dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusinya.
Selain itu, yang menjadi keluhan maupun aspirasi para pendamping desa kepadanya yakni seperti sulitnya akses transportasi karena tidak ada jalan darat di Pulau Hanaut, minimnya pembangunan di wilayah seberang sejak era Presiden Soeharto.
Lalu, ketidakstabilan harga hasil panen menyebabkan petani beralih ke kebun sawit dan perdagangan, sehingga diusulkan agar pemerintah fokus tidak hanya pada cetak sawah, tetapi juga peningkatan jumlah petani dan jaminan distribusi hasil panen.
Kemudian, infrastruktur menunjang kegiatan pertanian buruk menjadi kendala utama di wilayah selatan, sulitnya distribusi hasil pertanian karena jalan yang tidak memadai.
Untuk wilayah Utara Kotim, konflik sering terjadi antara masyarakat desa dan perusahaan besar swasta (PBS), dan kesulitan dalam mediasi konflik karena keterbatasan wewenang pendamping desa karena solusi ada di manajemen perusahan di pusat, sehingga diperlukannya solusi agar masyarakat dan investor bisa berjalan berdampingan.
Baca Juga : Hasil Reses Para Legislator Miliki Makna Penting Bagi Pemprov Kalteng
terdapat juga usulan bantuan operasional dengan penyesuaian kondisi geografis, seperti desa wilayah terpencil tentunya memerlukan biaya yang lebih tinggi.
“Saya akan menuangkan pokok-pokok pikiran ke dalam laporan hasil reses yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna dan diteruskan ke pemerintah melalui DPMD Kalteng, semoga ini bisa menjadi perhatian demi memajukan desa di Kotim,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post