Komisi I DPRD Kotim Dorong Pembenahan Distribusi BBM Bersubdi

Kaltengtoday.com, Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun mendorong adanya pembenahan pola pendistribusian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak terkait. Pembenahan penting dilakukan agar pendistribusian bisa tepat sasaran dan tidak merugikan daerah maupun masyarakat.

Ia menyebutkan dengan pola yang sekarang ini, masih disinyalir adanya pelanggaran seperti penimbunan BBM dan penyaluran secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga : DPRD Kotim Usulkan Pembentukan Timsus Pengawasan BBM Bersubsidi

“Hal itu tidak bisa kita pungkiri, karena masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap pendistribusian BBM ini, maka dari itu pihak terkait harus memperhatikannya secara serius baik dari pertamina maupun pemerintah,” ucapnya, Kamis (25/8/2022).

Menurutnya, sudah banyak pengakuan terkait adanya pungutan ratusan ribu oleh oknum tertentu agar sopir bisa antre mendapatkan solar bersubsidi di SPBU. Sayangnya rahasia umum ini belum bisa diungkap oleh penegak hukum.

Diduga, suburnya penyimpangan BBM bersubsidi terjadi karena besarnya disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi. Contohnya, harga solar bersubsidi di SPBU hanya Rp5.150 per liter, sedangkan harga Dexlite mencapai Rp18.150/liter.

Perbedaan harga itulah yang membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Solar bersubsidi bisa saja diselewengkan dengan dijual ke industri. Contoh lain, solar bersubsidi justru lebih mudah didapatkan di eceran namun dengan harga mencapai Rp15.000/liter.

Ia juga meminta Pertamina bertindak tegas terhadap SPBU yang membiarkan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) karena sangat janggal jika sampai petugas SPBU tidak bisa mengenali pelangsir.

“Kira-kira petugas SPBU pasti mengenali sopir yang setiap hari mengisi BBM bersubsidi dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga seharusnya sudah bisa menyimpulkan apakah itu pelangsir atau memang pengguna,” tegas Rimbun.

Baca Juga : Ketua DPRD Kalteng Harapkan Para Bupati Tanggapi Serius Tuntutan Masyarakat Penambang

Menurutnya, sangat janggal jika sampai petugas SPBU tidak bisa mengenali atau tidak curiga dengan sopir dan armada yang setiap hari antre untuk mengisi BBM bersubsidi di SPBU tersebut.

“Karena itu saya justru berpikir situasi saat ini terjadi karena memang dibiarkan di dalam SPBU. Tidak mungkin petugas yang mengisi BBM tersebut tidak tahu bahwa itu pelangsir. Tidak mungkin itu. Mereka pasti tahu. Setidaknya, curiga kenapa yang kemarin mengisi BBM, hari ini mengisi lagi,” kata Rimbun. [Red]