Tim Satgas Karhutla Katingan Tingkatkan Edukasi ke Masyarakat

Kaltengtoday.com, Kasongan – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan Roby mengatakan, Tim Satgas Karhutla dalam beberapa bulan kedepan akan terus melakukan pemantauan titik hotspot melalui satelit. Sehingga, kebakaran dapat ditangani dan antisipasi dengan cepat dan serta dilakukan sejak dini.

“Selain itu, kita juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Dengan mengedepankan pendekatan yang humanis diharapkan akan menjadi jembatan pemahaman bagi masyarakat,” kata Roby, Rabu (17/8/2022)

Menurutnya, masyarakat harus sadar dan memahami dampak yang akan ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat agar saat telah memasuki musim kemarau seperti sekarang, tidak lagi melaksanakan aktivitas membakar lahan.

Baca Juga :  Teras Himpun Aspirasi Pemkab Katingan

“Saat seperti ini lahan mudah sekali terbakar dan meluas, sehingga dapat menimbulkan bencana kabut asap. Karena itu kami harapkan masyarakat dapat memahami tentang bahaya pencemaran udara dan lingkungan yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, lanjut dia, sangat diperlukan. Baik bahaya terhadap pencemaran udara ataupun bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan.

Baca Juga :  Pimpin Apel Gelar Personil dan Materil, Gubernur Sugianto Sabran Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla

“Mereka yang telah memahami dampak Karhutla ini juga diharapkan dapat menyampaikan lagi kepada sanak saudaranya yang lain, agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan,” tegas dia.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Katingan ini menekankan, apabila tetap terjadi kebakaran hutan dan lahan maka akan dilakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum baik menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun Peraturan Daerah Kalimantan tengah yang mengatur tentang pelanggaran yang ditimbulkan oleh akibat pembakaran hutan dan lahan. [Red]