kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Hampir dalam setiap ada masalah antara masyarakat dengan perusahaan, yang dijadikan obyek kesalahan adalah masyarakat. Dan hampir semua, dikaitkan dengan urusan hukum. Padahal, belum tentu apa yang dilakukan warga mengandung unsur tindak pidana.
Menyikapi masalah ini, anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Raran AMd, sangat menyesalkan sikap beberapa perusahaan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang berkesan otoriter dan ‘tangan besi’.
Legislator dari Partai Demokrat itu, menilai bahwa apa yang dilakukan beberapa perusahaan dalam menangani masalah, sangat buru-buru.
Baca Juga : Â Anggota DPRD Bartim Ini Gugat Peranan Adat Yang Seolah Dikesampingkan
“Kalau hanya memortal jalan, atau bersitegang, saya rasa opsinya ya diajak bicara. Kecuali kalau warga tadi mengancam, bawa mandau atau parang, itu silakan dilaporkan ke petugas hukum, karena membahayakan keselamatan orang lain,” ujar lelaki yang juga berpengalaman di bidang pertambangan tersebu, tadi siang (Rabu, 6/ 7) saat ditemui.
Raran juga mengatakan, sebetulnya masyarakat Bartim sudah hidup sejahtera, tanpa kehadiran perusahaan sekalipun.
“Kita menerima karena perusahaan yang datang berkomitmen untuk ikut membangun daerah lewat pajak dan lain-lainnya. Tapi saya minta, agar jangan mendudukkan masyarakat kami dalam posisi yang salah. Meskipun, saya juga tidak mengklaim mereka benar. Kita telisik dulu kebenarannya secara obyektif. Jangan langsung disimpulkan mereka berbahaya,” imbuh Raran.
Baca Juga : Â Kalangan Anggota DPRD Bartim Minta Semua Pihak Tak Abaikan Kebersihan Lingkungan
Tak lupa dirinya sebagai wakil masyarakat, meminta agar pembangunan apapun, tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat beserta kelestarian alamnya
“Kami orang Dayak, beserta suku-suku lain yang sudah lama hidup berdampingan tanpa masalah di sini, selalu memperhatikan dampaknya pada alam. Karena alamlah tempat kami bergantung, menyandarkan kehidupan,” ucapnya lebih jauh. [Red]
Discussion about this post