kaltengtoday.com, Sampit – Akibat kebijakan pemerintah pusat melalui Kemenpan RB yang akan menghapus tenaga honorer atau kontrak pada 2023. Nampaknya akan dirasakan tekon di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Apalagi, sekitar 3.200 tekon/kontrak di Kotim ke depannya akan dirumahkan akibat kebijakan tersebut. Terbaru, Bupati Kotim Halikinnor masih mempertahankan tekon.
Dalam keterangannya saat diwawancara Wartawan pada Senin, 20 Juni 2022 Halikinnor meminta maaf kepada 700 tenaga honorer yang akan dirumahkan alias diberhentikan. Tentunya hal ini menambah duka bagi tenaga honorer ditengah sulitnya ekonomi saat ini.
Baca Juga :Â Siap-Siap, 700 Tekon Kotim Akan Dirumahkan
Akibat kebijakan tersebut, salah satu tenaga kontrak inisial FA (28) menjelaskan menyambut baik atas kebijakan dari pemerintah pusat. “Saya rasa pemerintah pusat memiliki argumentasi yang kuat dan bisa untuk dipertanggungjawabkan nantinya,”jelasnya kepada Kaltengtoday, Rabu (22/6).
Dirinya tidak ambil pusing dengan penghapusan tekon tersebut. “Kita serahkan semuanya kepada Sang Pemberi Rezki saja. Jika masih berjodoh untuk tetap menjadi tekon, alhamdulillah. Jika tidak berarti tidak jodohnya untuk mengabdi kepada daerah,”ungkapnya dengan nada santai.
Memang, beban daerah untuk menggaji tenaga honorer atau kontrak itu lumayan besar. Kalikan saja, misalnya saja gajih tekon itu Rp 2 juta/bulan. Pemda Kotim ini jumlah tekon sekitar 3.200 orang. Kalikan saja untuk pengeluaran daerah dalam satu bulannya.
“Jika kita kalikan sekitar 6,4 miliar per bulan untuk menggaji tekon. Kalikan 12 bulan dalam satu tahun, hasilnya sekitar 76,8 miliar,”katanya lagi.
Baca Juga :Tenaga Honorer Berpengalaman Dapat di Input Dalam Program P3K
Jadi, dirinya merasa apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat ini ada hitung-hitungannya. “Saya pasrah saja dengan apapun kebijakan terkait penghapusan tekon khususnya di Kotim ini,”pungkasnya. [Red]
Discussion about this post