Pemda Gumas Teken MoU dengan PT Pos Indonesia, Sekarang Bisa Bisa Bayar Pajak di Pos

kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gumas telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama antara PT Pos Indonesia (persero) dan Bank Kalteng, pada Rabu (11/5) lalu.

Bupati Gumas melalui Kepala Bapenda Edison mengatakan, dengan dilakukannya nota kesepahaman antara PT Pos Indonesia, terkait pembayaran pajak. Kemudian itu dilaksanakan, bertujuan untuk mempermudah pelayanan dan transparansi kepada masyatakat yang ada di bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau dalam.

Baca Juga : Pemkab Gumas Lakukan Pelatihan Makanan Ciri Khas Daerah

“Kami Bapenda Gumas saat ini sudah bekerjsama antara PT Pos Indonesia (Persero), dan Bank Kalteng, itu dilakukan untuk pelaksanaan pembayaran pajak non tunai, seperti PBB-P2, BPHTB dan pajak daerah lainya bisa dilakukan pembayarannya di Pos dan di Bank Kalteng,” ucap Edison, dikomfirmasi, Senin (30/5).

Memang diakuinya, sementara ini masih dalam penjajakan atau uji coba, dan kalau sudah dilaunching akan dilakukan secepatnya disosialisasikan ke masyarakat. Lalu, apa yang dilksanakan ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi transaksi yang non tunai.

“Kemudian untuk maksud yang dilaksanakan MoU ini juga supaya kita terlihat ada transparansi, dan mengurangi pembayaran secara non tunai lagi, dan kalau dilaunching nanti kita akan segera sosialisasi terkait pajak ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbid Pengolahan Data, Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Gumas Dicky Sommer menjelaskan, dengan adanya program kemudahan pembayaran pajak tersebut ke PT Pos Indonesia, dan Bank Kalteng, supaya masyarakat tau bahwa di kedua tempat pelayanan itu dapat melakukan pembayaran pajak.

Baca Juga : Pemkab Mura Diminta Evaluasi Kinerja Secara Rutin

“Ini dilakukan juga sebenarnya untuk mempermudah pembayaran pajak baik di Bank Kalteng atau di kantor Pos, maka masyarakat memperoleh layanan yang prima dari kami dan masyarakat tidak lagi datang ke kantor kita berbondong-bondong untuk melakukan pembayaran pajak,” terang dia. [Red]