kaltengtoday.com, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Sutik mensinyalir adanya lahan hutan tanaman rakyat yang banyak diakuasai pihak perkebunan kelapa sawit.
Maka dari itu Sutik meminta kepada pemerintah daerah supaya melakukan inventarisasi sejumlah izin dan lahan untuk hutan tanam rakyat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Langkah ini juga kata Sutik bertujuan mengurangi terjadi sengketa lahan antara PBS dan masyarakat sekitar sebab tidak perlu dipungkiri lagi di kotim ada banyak lahan yang mengantongi izin HTR namun fakta di lapangan justru disulap jadi perkebunan kelapa sawit.
“Sebagai contoh di Kecamatan Cempaga Hulu dan Mentaya Hilir Utara, hal semacam itu tentunya sudah tidak benar lagi,” ungkapnya, Senin 23 Mei 2022.
Sutik menyebutkan kegiatan usaha perkebunan semacam itu sudah jelas tidak memiliki izin, namun mereka sengaja menggarap lahan HTR dan ujung-ujungnya mengajak masyarakat bekerja sama.
Baca Juga :Â Fraksi PKB DPRD Kotim, Apresiasi Digagasnya Perda Pengelolaan Air limbah Domestik
Usaha semacam itulah kata dia harus ditindak secara tegas oleh aparat, karena tentunya negara dirugikan karena tidak ada pajak yang dibayar.
“Kami minta pemerintah daerah menginventarisasi itu, agar diketahui perusahaan apa saja yang melakukan tindakan semacam itu,” jelasnya.
Bahkan jika ada temuan semacam itu dirinya sangat mendukung agar lahan itu diserahkan langsung kepada masyarakat, sehingga perbuatan perkebunan yang dianggap sebuah kesengajaan ini tidak terulang lagi. [Red]
Discussion about this post