Bupati Desak PBS Agar Buat Jalan Khusus

kaltengtoday.com, – KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) beberapa waktu lalu, mengikuti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mana dihadiri semua kabupaten/kota di wilayah setempat dengan agenda penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023.

Bupati Gumas Jaya S Monong menyampaikan, ada beberapa hal, terkait keberadaan perusahan besar swasta (PBS) yang melintasi wilayah Kabupaten Gumas, mendesak agar bisa membuat jalan khusus. Sehingga, jalan yang ada untuk ditingkatkan kualisifikasi supaya tidak cepat rusak.

Baca juga : Jaya S Monong : Desa Harus Cermat Usulkan Program Prioritas

“Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam kegiatan Musrenbang ini, yaitu terkait keberadaan PBS yang melintasi wilayah Gumas agar dibuatkan jalan khusus oleh PBS, yang difasilitasi atau diatur oleh pemerintah, dan jalan yang ada saat ini untuk ditingkatkan menjadi kelas II supaya tidak cepat rusak,” desak Jaya S Monong, belum lama ini.

Kemudian, kata dia melanjutkan, terkait dengan dana bagi hasil (DBH), Pemkab Gumas meminta kepada Pemprov Kalteng, supaya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar diberikan perhatian khusus kepada daerah penghasil sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) yang ada di Gumas.

“Kami Pemkab Gumas meminta kepada Pemprov agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk diberikan perhatian khusus kepada daerah penghasil P3 itu,” terang dia.

Baca juga : Stunting Tidak Sinkron, Bupati Gumas Tegas Tidak Akan Menindaklanjuti

Pada kesempatan itu juga Jaya secara tegas, khusus kepada pemerintah pusat dan Pemprov Kalteng, dengan investasi perusahan yang sudah ada ataupun yang akan masuk apabila tidak memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Gumas, maka pihaknya secara tegas menolak investasi tersebut.

“Saya menyampaikan dengan tegas khususnya kepada pemerintah pusat dan provinsi bahwasanya Kabupaten Gumas akan menolak investasi oleh perusahaan baik yang sudah ada ataupun yang akan masuk apabila tidak membawa kesejahteraan untuk masyarakat kami,” demikian Jaya.[Red]