Wagub Edy Pratowo : Program Listrik Perdesaan Mutlak

Kaltengtoday.com, – Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Prov. Kalteng dengan Anggota DPR RI bersama Kementerian ESDM dan BUMN, bertempat di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2022).

Rakortek digelar sehubungan dengan rencana pengembangan kelistrikan di Prov. Kalteng, khususnya listrik perdesaan yang belum seluruhnya mendapatkan akses kelistrikan dari PT PLN (Persero), sehingga diperlukan rapat koordinasi teknis dan sinergi antara K/L terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kalteng dan PT PLN (Persero) untuk percepatan pengembangan listrik perdesaan di Kalteng. Hal ini juga mendapat perhatian khusus dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR-RI khususnya dari Dapil Kalimantan.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Maman Abdurrahman, Anggota DPR RI Komisi VII Willy M Yoseph dan Mukhtarudin. Dari Kementerian ESDM hadir Dirjen Kelistrikan dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Sementara itu, dari BUMN hadir Asisten Deputi Bidang Keuangan Bin Nahadi.

H. Edy Pratowo saat menyampaikan paparan terkait Percepatan Pengembangan Kelistrikan Kalteng menjelaskan panjang jaringan SUTT di Kalteng, masing-masing Kasongan – Sampit memiliki panjang (KMS) 110,25; Kasongan – Parenggean memiliki panjang (KMS) 97,77; Sampit – Parenggean memiliki panjang (KMS) 74,47; Kasongan – PLTU SLK memiliki panjang (KMS) 83,97; Sampit – Bagendang memiliki panjang (KMS) 81,11; Palangka Raya – Kasongan memiliki panjang (KMS) 116,40; Mintin – Sebangau memiliki panjang (KMS) 72,00; Sebangau – Palangka Raya memiliki panjang (KMS) 14,00; Mintin – Palangka Raya memiliki panjang (KMS) 86,00; Selat – Mintin memiliki panjang (KMS) 79,00; Seberang – Barito Selat memiliki panjang (KMS) 83,55; Tanjung – Buntok memiliki panjang (KMS) 157,37; Buntok – Muara Teweh memiliki panjang (KMS) 234,55; Muara Teweh – Bangkanai memiliki panjang (KMS) 88,86; Muara Teweh – Puruk Cahu memiliki panjang (KMS) 91,02; Sampit – Pangkalanbun memiliki panjang (KMS) 334,00. Edy juga menjelaskan kondisi Kelurahan/Desa berlistrik dan belum berlistrik tahun 2015 sampai dengan 2021, Kelurahan/Desa Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 1300 (82,96%) dan untuk Kelurahan/Desa Berlistrik Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 1468 (93,44%), sehingga kenaikannya sebanyak 168 Desa (10,48%). Sedangkan, Kelurahan/Desa Belum Berlistrik Tahun 2015 sebanyak 267 Desa (17,04%), dan untuk Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 103 Kelurahan/Desa (6,56%), sehingga terjadi penurunan untuk Kelurahan/Desa Belum Berlistrik sebanyak 164 Desa (10,44%).

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa usulan di APBN Tahun Anggaran 2023 diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kalteng yang tersebar di 23 Desa dengan target 12 unit. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di Kalteng, dengan jumlah 92 Desa dengan target 14.291 rumah tangga. Terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop di wilayah Prov. Kalteng dengan target 50 Unit/Gedung Pemerintah.

Sementara itu, usai mengikuti Rakortek, Wagub menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalteng untuk meningkatkan taraf kehidupan dan oleh karena itu Program listrik Perdesaan Provinsi Kalteng harus menjadi kegiatan prioritas.

“Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Prov. Kalteng akan memberikan dukungan bagi Program Listrik Perdesaan Prov. Kalteng dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jembatan”, ucap Edy.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Prov. Kalteng akan membantu dalam proses perizinan bagi Program listrik Perdesaan Prov. Kalteng sesuai ketentuan Perundangan serta membantu dalam sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat dalam hal terjadi kendala sosial dalam pelaksanaan program listrik Perdesaan di Prov. Kalteng.

“Dalam Rakortek ini, PT PLN (Persero) akan menyiapkan kebutuhan biaya investasi bagi program listrik perdesaan di prov. Kalteng dan melaksanakan program listrik perdesaan untuk melistriki seluruh desa yang belum berlistrik PLN di Prov. Kalteng serta memprioritaskan penggunaan anggaran PMN bagi Program listrik Perdesaan”, tutupnya.[Red]